Waspada Utang Pemerintah, Analis: Investor Bisa Cabut, Rupiah Makin Melemah

Suara.com - S&P Global Ratings, memberikan sinyal waspada terhadap kondisi keuangan negara Indonesia.

Dalam laporan terbaru yang dirilis Kamis (26/2/2026), S&P menyoroti lonjakan biaya utang yang berpotensi menekan profil kredit Indonesia ke arah negatif.

Titik tekan utama dalam peringatan ini adalah biaya pembayaran bunga utang yang dinilai sudah melampaui batas aman.

Analis S&P, Rain Yin, mengungkapkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kemungkinan besar telah melewati ambang batas kritis sebesar 15% dari total pendapatan negara sepanjang tahun lalu.

Angka 15% ini adalah indikator vital. Selama ini, Indonesia dikenal disiplin menjaga biaya bunga di bawah level tersebut. Namun, sejak pandemi, rasio ini melonjak dan tidak kunjung turun dengan cepat.

"Jika biaya bunga terus bertahan di atas ambang batas 15% secara konsisten, hal ini dapat memicu penilaian rating yang lebih buruk bagi Indonesia," ujar Rain Yin dalam sebuah webinar regional.

Kondisi ini diperparah oleh pendapatan negara yang melemah. Tahun lalu, defisit anggaran Indonesia membengkak hingga 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas maksimal undang-undang sebesar 3%.

S&P melihat tren ini bergerak terlalu cepat ke arah risiko yang membahayakan bantalan fiskal nasional.

Masalah utang ini tidak berdiri sendiri. S&P menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor asing agar tidak terjadi penarikan modal besar-besaran (capital outflow).

Baca Juga: Purbaya Kejar Target Belanja Negara Rp 809 Triliun di Q1 2026 demi Ekonomi 6%

Jika kepercayaan ini runtuh, ada beberapa dampak berantai yang akan dirasakan masyarakat:

• Biaya Pinjaman Naik: Pemerintah dan pelaku usaha akan kesulitan mendapatkan pinjaman murah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
• Rupiah Melemah: Penarikan dana asing akan menekan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.
• Cadangan Devisa Terkuras: Bank Indonesia terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi guna menstabilkan mata uang.

Peringatan S&P ini menyusul langkah Moody’s Ratings yang sebelumnya sudah mengubah prospek (outlook) rating Indonesia dari Stabil menjadi Negatif pada awal Februari lalu.

Moody’s menyoroti pelemahan tata kelola dan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, indeks MSCI juga sempat memperingatkan kemungkinan penurunan status pasar modal Indonesia, yang sempat memicu kejatuhan harga saham beberapa waktu lalu.