Sri Mulyani Geram, 6 Pejabat Pajak di Ambon dan Papua Terima Suap

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat Kantor Pajak di Ambon dan Papua sudah tepat.

Peristiwa OTT yang dilakukan KPK akan dijadikan sebagai bahan koreksi di kementeriannya.

"Dengan adanya KPK melakukan OTT sebenarnya juga membantu kami karena sebetulnya indikasi sudah ada, peringatan dininya sudah diberikan ke yang bersangkutan, saya rasa dengan adanya OTT ini akan menjadi bahan untuk koreksi," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Sri Mulyani mengaku sudah meminta Inspektur Jenderal dan Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kerja yang dilakukan selama ini.

"Peringatan dini kalau sudah ada kenapa tidak efektif mencegah terus? Kita dalam hal ini sampai harus dikoreksi oleh institusi seperti KPK," kata dia.

"Tapi saya menghargai dan menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mengkoreksi," lanjut Sri Mulyani.

Atas kasus ini, Sri Mulyani mengaku kecewa dengan para pejabat dan pegawai direktorat jenderal pajak yang tertangkap tangan oleh KPK.

"Tentu saya kecewa sekali terhadap apa yang dilakukan oleh tim KPP (kantor pelayanan pajak) itu dan beberapa staf yang melakukannya," kata dia.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengimbau pada seluruh wajib pajak untuk aktif melapor, kalau menemukan ada pegawai kantor pajak yang tindakannya dirasa tidak wajar.

"Kalau ada pihak-pihak dari kantor pajak yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak wajar, melakukan pemerasan, mereka bisa menyampaikan kepada kita," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, KPK mengamankan enam orang pejabat kantor pajak di Ambon dan Papua serta mengamankan uang Rp 100 juta dalam OTT.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut OTT dilakukan atas dugaan pejabat negara kantor pajak menerima uang suap untuk pengurangan pembayaran pajak di wilayah Ambon dan Papua.

"Transaksi pemberian uang terkait dengan upaya pengurangan pembayaran pajak. Ada uang yang diamankan dalam kegiatan ini, sejauh ini yang telah dihitung setidaknya Rp 100 juta," kata Febri dikonfirmasi, Rabu (3/10/2018) malam.