Suara.com - PT Pertamina (Persero) merealisasikan 58 titik lembaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga sampai dengan Oktober 2018 atau 87 persen dari target yang ditugaskan pemerintah untuk 2018.
"Pada 2018 ada 67 titik, dan sampai 30 Oktober ini sudah terealisasi 58 titik. Pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan Kementerian ESDM sudah meresmikan 21 titik, sisanya belum diresmikan namun distribusi terus dilakukan," kata Project Coordinator BBM Satu Harga Pertamina Zibali Hisbul dalam workshop bersama media di Jakarta, Selasa.
Zibali menyebutkan pada 2018, yang merupakan tahap ke-2 BBM Satu Harga, Pertamina mendapatkan penugasan mengoperasikan 67 lokasi BBM Satu Harga. Dengan demikian, masih ada sembilan titik lagi yang harus dituntaskan hingga akhir Desember 2018.
Sebanyak 58 titik yang sudah direalisasikan ini tersebar di seluruh Indonesia, yakni di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) 8 titik, Wilayah Marketing Operation Region II (Sumatera Selatan, Lampung) 3 titik, wilayah Marketing Operation Region V ( NTB dan NTT) 10 Titik.
Selanjutnya, wilayah Marketing Operation Region VI (Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) 15 titik, Marketing Operation Region VII (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara) 9 titik dan di wilayah Marketing Operation Region VIII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) sebanyak 13 titik.
Total lokasi BBM Satu Harga yang telah direalisasikan Pertamina sampai hari ini sebanyak 112 titik, dengan rincian 54 titik direalisasikan pada tahap I Tahun 2017 dan 58 titik pada tahap II/2018.
Ia menjelaskan dari 58 titik yang sudah direalisasikan pada 2018 ini, ada kendala di satu titik, yakni di Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah akibat dampak gempa dan tsunami.
"Akses jalan ke Kulawi sampai saat ini hanya bisa dilalui oleh motor, sehingga terhambat ke sana," kata dia.
Zibuli menambahkan rata-rata penyaluran BBM Premium dan Solar periode 2017 sebesar 1.856 kiloliter (KL) per bulan untuk 54 lembaga penyalur. Sementara pada tahun 2018 apabila 67 lembaga penyalur telah beroperasi, rata-rata penyaluran BBM diperkirakan sebesar 5.727 KL/bulan.
Sesuai dengan Permen ESDM No.36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, Pertamina ditargetkan mendirikan lembaga penyalur di 150 titik selama 3 tahun dari 2017-2019.
Pada 2017 ditargetkan 54 titik di daerah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik, tahun 2018 sebanyak 67 titik di daerah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas dan 29 titik pada tahun 2019 di daerah dengan infrastruktur darat dan laut cukup sulit. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok