Suara.com - Kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai sebagai akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas.
Berangkat dari hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Johnny G. Plate meminta seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) secara stratejik memetakan akar masalah, sekaligus secara konsisten menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
"Coba kita amati, berapa umur Jiwasraya? Sudah ratusan tahun kan? Nah ini kenapa sekarang ramai-ramai? Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang" ujar Johnny, Rabu (16/1).
Guna mengetahui akar masalah kesulitan likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, Komisi VI DPR yang salah satunya membidangi BUMN bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intens melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Tak hanya itu, ia bilang, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat secara maraton bersama regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi, sekaligus meminta penjelasan perihal langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya.
Dimana upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan terwakili termasuk nasabah.
"Dalam rapat Pemerintah, OJK dan manajemen sudah dilakukan banyak hal dengan menyusun exit plan dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif. Jangan malah dipolitisasi seperti rumor BUMN-BUMN yang dikatakan bangkrut," tegasnya.
Seperti diketahui, lantaran tengah dihadapi masalah likuiditas manajemen Jiwasraya menunda kewajiban polis untuk 711 nasabah dengan nilai Rp 802 miliar.
Pasca dilakukan perombakan di level direksi, manajemen Jiwasraya yang baru dibawah Hexana Trisasongko menawarkan opsi perpanjangan (rollover) dengan kompensasi pembayaran bunga di muka dengan level 7% per tahun.
Baca Juga: Sebut Jokowi Bohong soal Asal SMA, Cewek Ini Rela Mati dan Masuk Neraka
Namun seiring dengan upaya tadi, Johnny juga mengendus adanya upaya politisasi di tengah upaya pembenahan manajemen dan bisnis.
Terkait hal ini, ia pun berharap nasabah bisa tenang karena Pemerintah bersama DPR akan secara intens berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya lihat memang pola-polanya seperti itu. Saya pikir sudah usang lah pola seperti itu. Toh nasabah juga sudah paham. Tinggal sekarang kita mendukung langkah-langkah perbaikannya," pungkas Johnny.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
WSBP Catat Kontrak Baru Rp1,3 Triliun hingga November 2025, Perkuat Transformasi Bisnis dan Keuangan
-
Fenomena Flying Stock COIN: Adik Prabowo Masuk, Saham Sudah Terbang 3.990 Persen Pasca IPO
-
Dari Industri Kripto untuk Negeri: Kolaborasi Kemanusiaan Bantu Korban Banjir Sumatera
-
Lama Tak Ada Kabar, Sri Mulyani Ternyata Punya Pekerjaan Baru di Luar Negeri
-
Waspada BBM Langka, ESDM Singgung Tambahan Kuota Shell, Vivo, BP-AKR 2026
-
Daftar Pemegang Saham Superbank (SUPA), Ada Raksasa Singapura dan Grup Konglo
-
COIN Siap Perkuat Transparansi dan Tata Kelola Industri Kripto Usai Arsari jadi Investor Strategis
-
Alasan Arsari Group Pegang Saham COIN
-
Survei: Skincare Ditinggalkan, Konsumen Kini Fokus ke Produk Kesehatan
-
IHSG Rebound Balik ke 8.700, Cek Saham-saham yang Cuan