Suara.com - Tak terima gajinya telat dan uang lemburan dipotong, ratusan pegawai PT Pos Indonesia menuntut Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengganti jajaran direksi PT Pos Indonesia.
Para pegawai menilai, jajaran direksi tak becus dalam mengelola keuangan perusahaan hingga berujung pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan pemotongan uang lembur.
"Ganti ganti ganti direksi, ganti direksi sekarang juga!!!" teriakan para pegawai PT Pos Indonesia di depan Gedung Kementerian BUMN, Rabu (6/2/2019).
Akibat dipotongnya uang lembur dan terlambatnya penggajian membuat kehidupan pegawai PT Pos Indonesia semakin terasa sulit.
"Akibat keterlambatan gaji, uang lembur dipotong, teman-teman kami ada yang ngutang ke rentenir. Sampai sekarang masih dikejar-kejar sama rentenir," kata Sekjen Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) Hendri Joni.
Hendri menyebutkan, keterlambatan gaji masih dirasakan hingga bulan Februari 2019 ini. Gaji yang biasanya dibayarkan tanggal 1 malah molor ke tanggal 4.
"Gaji seharusnya tanggal 1 tetapi kita terima di tanggal 4. Bagi kami yang gajinya hanya untuk kehidupan perut ini sangat berarti bagi kita. Makanya kawan-kawan secara nurani tanpa kita paksa kita ajak turun bersama kita menyuarakan ini," tuturnya.
Walaupun gaji sudah terbayarkan, namun tidak lantas membuat pihaknya berpuas diri. Unjuk rasa menurutnya harus terus dilakukan karena keterlambatan gaji mungkin bisa terjadi lagi di bulan selanjutnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Ahok Sudah Dipersiapkan Jadi Presiden Indonesia?
Pantauan Suara.com, para pendemo sudah tiba di depan Gedung Kementerian BUMN pukul 10.20 WIB. Sambil mengibarkan spanduk, mereka juga meneriakan seruan "ganti direksi" di depan Gedung Kementerian BUMN.
Lokasi demo digelar di tiga titik. Titik pertama telah digelar di gedung Pos Ibu Kota Jakarta pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, Gedung Kementerian BUMN sedang berlangsung dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, dan pukul 15.00 WIB hingga selesai akan digelar di depan Istana Negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Update Harga Emas Hari Ini 25 Mei 2026, Antam Sulit Tembus Level Rp3 Juta
-
Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok ke Level Terendah Imbas Sinyal Damai AS-Iran
-
Jeritan Orang Desa Saat Dolar Tembus Rp17.600, dari Dapur, Pasar, hingga Industri Tahu
-
Gaji ke-13 ASN 2026 Cair Mulai Juni: Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya
-
Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026
-
5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%