Suara.com - Tak terima gajinya telat dan uang lemburan dipotong, ratusan pegawai PT Pos Indonesia menuntut Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengganti jajaran direksi PT Pos Indonesia.
Para pegawai menilai, jajaran direksi tak becus dalam mengelola keuangan perusahaan hingga berujung pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan pemotongan uang lembur.
"Ganti ganti ganti direksi, ganti direksi sekarang juga!!!" teriakan para pegawai PT Pos Indonesia di depan Gedung Kementerian BUMN, Rabu (6/2/2019).
Akibat dipotongnya uang lembur dan terlambatnya penggajian membuat kehidupan pegawai PT Pos Indonesia semakin terasa sulit.
"Akibat keterlambatan gaji, uang lembur dipotong, teman-teman kami ada yang ngutang ke rentenir. Sampai sekarang masih dikejar-kejar sama rentenir," kata Sekjen Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) Hendri Joni.
Hendri menyebutkan, keterlambatan gaji masih dirasakan hingga bulan Februari 2019 ini. Gaji yang biasanya dibayarkan tanggal 1 malah molor ke tanggal 4.
"Gaji seharusnya tanggal 1 tetapi kita terima di tanggal 4. Bagi kami yang gajinya hanya untuk kehidupan perut ini sangat berarti bagi kita. Makanya kawan-kawan secara nurani tanpa kita paksa kita ajak turun bersama kita menyuarakan ini," tuturnya.
Walaupun gaji sudah terbayarkan, namun tidak lantas membuat pihaknya berpuas diri. Unjuk rasa menurutnya harus terus dilakukan karena keterlambatan gaji mungkin bisa terjadi lagi di bulan selanjutnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Ahok Sudah Dipersiapkan Jadi Presiden Indonesia?
Pantauan Suara.com, para pendemo sudah tiba di depan Gedung Kementerian BUMN pukul 10.20 WIB. Sambil mengibarkan spanduk, mereka juga meneriakan seruan "ganti direksi" di depan Gedung Kementerian BUMN.
Lokasi demo digelar di tiga titik. Titik pertama telah digelar di gedung Pos Ibu Kota Jakarta pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, Gedung Kementerian BUMN sedang berlangsung dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, dan pukul 15.00 WIB hingga selesai akan digelar di depan Istana Negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Bulog Bidik APBN untuk Pengadaan 4 Juta Ton Beras 2026, Demi Lindungi Petani dan Jaga Harga Pangan
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN
-
Tiga Alasan Harga Perak Akan Naik Bersama Emas Tahun Ini
-
Bos Bulog Tak Bantah Banjir Sumatera Pengaruhi Produksi Beras
-
ESDM Yakin Target Produksi Minyak 605 Ribu Barel per Hari 2025 Tercapai, Apa Rahasianya?
-
Pemangkasan Produksi Batu Bara dan Nikel Sesuaikan Kebutuhan Industri
-
Wacana Insentif Mobil Listrik Dicabut, IESR: Beban Lingkungan Jauh Lebih Mahal