Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana akan menurunkan tarif tol Trans Jawa.
Rencana itu disampaikannya setelah melakukan pertemuan bersama Asosiasi Tol Indonesia (ATI) yang terdiri dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, penurunan ini untuk memfasilitasi angkutan logistik yang merasa keberatan dengan tarif tol Trans Jawa.
"Jadi, kalau memang bisa memenuhi aspirasi itu dengan catatan-catatan itu berapa kira-kira yang bisa diturunkan. Dan apa yang bisa di kompensasi kan. Apakah dari pajaknya apakah dari konsesinya. Apakah konsesinya ditambah apakah pajaknya berkurang, nah ini sedang dirumuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).
Menurut Basuki, sebenarnya yang merasa keberatan adalah para sopir truk logistik, terlebih para perusahaan logistik memberikan biaya tol yang tidak sesuai dengan tarif tol sekarang.
Selain itu, penurunan tarif tol Trans Jawa ini juga mempertimbangkan warung-warung yang berada di Jalan Pantura.
Karena, jika tarif tol diturunkan, maka angkutan logistik beralih ke jalan tol, sehingga membuat Jalan Pantura menjadi sepi.
"Seperti saya sampaikan sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal tadi misalnya disampaikan kalau diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Minta jangan diturunkan katanya, kalau diturunkan mereka pindah ke tol warung saya sepi," tuturnya.
Baca Juga: Bus Tabrak Truk di Pantura, Kernet Tewas, 5 Penumpang Luka-luka
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kuncahyo Pambudi menambahkan, nantinya penurunan tarif tol Trans Jawa akan dibarengi oleh pemberian subsidi dari pemerintah.
Misalnya, dari Jakarta-Surabaya biaya tol untuk angkutan logistik Rp 1 juta, jika angkutan logistik hanya mampu membayar Rp 800 ribu, maka sisanya Rp 200 ribu akan disubsidi oleh pemerintah.
"Kalau penurunan nanti pemerintah subsidi, pemerintah nalangin berapa. Saya kira enggak besar. Tapi kita konsern berpihak ke logistik.
Tapi nanti mau dibahas dulu sama (ATI). Pak menteri mintanya Jumat beres. Terus diusulkan (ke Kemenkeu)," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?