Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menilai dengan tidak ada korupsi dan pungutan liar atau pungli, iklim investasi menjadi kondusif. Itu juga akan membuat ekonomi Indonesia membaik.
Satu cara yang dilakukan ialah dengan mewujudkan kepastian dalam bidang hukum. Kepastian dalam bidang hukum sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Sebab selama ini, kata Jokowi, Indonesia belum optimal dalam mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya lantaran masih adanya permasalahan hukum yang menjadi penghambat.
"Sebagai negara besar Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satu penyebabnya adalah berbagai permasalahan di bidang hukum," kata Jokowi saat sambutan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Jokowi mengatakan selama empat tahun kepemimpinannya berjalan, pemerintah telah melakukan penegakan hukum mulai dari pemberantasan korupsi dan pungli. Serta penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.
"Ini semua dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi ekonomi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa," kata Jokowi.
Namun ia menilai, semua upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut tidak berarti apa-apa jika tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga peradilan.
"Namun yang dilakukan pemerintah tidak ada artinya tanpa diimbangi oleh dukungan lembaga peradilan. Sebab keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan," ujar Jokowi. (Novian)
Baca Juga: Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
Berita Terkait
-
Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
-
Jokowi Minta e-Court Ubah Kultur Pegawai Pengadilan Jadi Inovatif
-
Prabowo Ungkap Penyebab Kalah dari Jokowi di Pilpres 2014: Terlalu Jujur
-
Gairah Investasi Milenial Masih Lemah
-
Tiga Kartu Sakti Jokowi Disebut Jurus Mabuk, Moeldoko: Itu Program ke Depan
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Naik Kelas Bersama BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Ini Tembus Pasar Internasional
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!