Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menilai dengan tidak ada korupsi dan pungutan liar atau pungli, iklim investasi menjadi kondusif. Itu juga akan membuat ekonomi Indonesia membaik.
Satu cara yang dilakukan ialah dengan mewujudkan kepastian dalam bidang hukum. Kepastian dalam bidang hukum sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Sebab selama ini, kata Jokowi, Indonesia belum optimal dalam mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya lantaran masih adanya permasalahan hukum yang menjadi penghambat.
"Sebagai negara besar Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satu penyebabnya adalah berbagai permasalahan di bidang hukum," kata Jokowi saat sambutan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Jokowi mengatakan selama empat tahun kepemimpinannya berjalan, pemerintah telah melakukan penegakan hukum mulai dari pemberantasan korupsi dan pungli. Serta penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.
"Ini semua dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi ekonomi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa," kata Jokowi.
Namun ia menilai, semua upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut tidak berarti apa-apa jika tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga peradilan.
"Namun yang dilakukan pemerintah tidak ada artinya tanpa diimbangi oleh dukungan lembaga peradilan. Sebab keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan," ujar Jokowi. (Novian)
Baca Juga: Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
Berita Terkait
-
Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
-
Jokowi Minta e-Court Ubah Kultur Pegawai Pengadilan Jadi Inovatif
-
Prabowo Ungkap Penyebab Kalah dari Jokowi di Pilpres 2014: Terlalu Jujur
-
Gairah Investasi Milenial Masih Lemah
-
Tiga Kartu Sakti Jokowi Disebut Jurus Mabuk, Moeldoko: Itu Program ke Depan
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Menkeu Ingin Bangkitkan Marketplace Lokal untuk Saingi Dominasi Aplikasi China
-
Pulang Kampung Lebih Tenang Ikut Mudik Gratis PLN, Simak Pengalaman Pemudik!
-
Spesial Lebaran, BRI Hadirkan Program Cashback hingga 20% Biar Tagihan Bulanan Jadi lebih Hemat
-
BRI Kenalkan Cara Praktis Berbagi THR Lebaran Pakai Layanan Digital QRIS Transfer dan Emas BRImo
-
5 Keuntungan Beli Emas setelah Lebaran, Investasi Cerdas agar THR Tak Langsung Habis
-
Cara Tarik Tunai Saldo GoPay Tanpa Kartu di ATM BRI
-
Tambah Kenyamanan Pemudik EV, PLN Siapkan SPKLU Center di Sepanjang Trans Jawa dan Titik Strategis
-
Krisis Energi, Amerika Serikat Cabut Sanksi untuk Minyak Iran
-
Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,7 Persen di Q1 2026
-
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Hari Lebaran: Ada yang Stabil, Ada yang Turun