Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menilai dengan tidak ada korupsi dan pungutan liar atau pungli, iklim investasi menjadi kondusif. Itu juga akan membuat ekonomi Indonesia membaik.
Satu cara yang dilakukan ialah dengan mewujudkan kepastian dalam bidang hukum. Kepastian dalam bidang hukum sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Sebab selama ini, kata Jokowi, Indonesia belum optimal dalam mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya lantaran masih adanya permasalahan hukum yang menjadi penghambat.
"Sebagai negara besar Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satu penyebabnya adalah berbagai permasalahan di bidang hukum," kata Jokowi saat sambutan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Jokowi mengatakan selama empat tahun kepemimpinannya berjalan, pemerintah telah melakukan penegakan hukum mulai dari pemberantasan korupsi dan pungli. Serta penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.
"Ini semua dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi ekonomi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa," kata Jokowi.
Namun ia menilai, semua upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut tidak berarti apa-apa jika tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga peradilan.
"Namun yang dilakukan pemerintah tidak ada artinya tanpa diimbangi oleh dukungan lembaga peradilan. Sebab keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan," ujar Jokowi. (Novian)
Baca Juga: Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
Berita Terkait
-
Juara Piala AFF U-22, Jokowi Ucapkan Selamat pada Timnas Indonesia U-22
-
Jokowi Minta e-Court Ubah Kultur Pegawai Pengadilan Jadi Inovatif
-
Prabowo Ungkap Penyebab Kalah dari Jokowi di Pilpres 2014: Terlalu Jujur
-
Gairah Investasi Milenial Masih Lemah
-
Tiga Kartu Sakti Jokowi Disebut Jurus Mabuk, Moeldoko: Itu Program ke Depan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
BRI Perkuat Transformasi Digital, Pengguna BRImo Tembus 45,9 Juta
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
-
Pejabat Tinggi Bea Cukai Pusat Diperiksa KPK, Anak Buah Menkeu Purbaya Pasrah
-
Sempat Tertekan, IHSG Berhasil Rebound 0,29 Persen
-
Redam Gejolak Pasar, Menko Airlangga Lobi Langsung Investor Institusional
-
Strategi Discovery E-Commerce Jadi Kunci Lonjakan Penjualan Jelang Ramadan 2026
-
5 Alasan Utama Perdagangan Kripto Berbeda dengan Perdagangan Forex Meskipun Grafik Terlihat Sama
-
Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Bisa Perbaiki Gejolak Pasar Saham
-
Rupiah Terpeleset Jatuh Setelah Ada Kabar Misbakhun Jadi Calon Ketua OJK