Suara.com - Wacana Pemerintah yang akan mengundang maskapai penerbangan asing untuk melayani rute domestik di Indonesia dinilai kurang tepat, karena tidak akan menyelesaikan persoalan penerbangan terutama terkait naiknya tarif pesawat.
"Jika Pemerintah tidak puas atau kecewa terhadap kondisi transportasi udara saat ini, seharusnya langkah yang diambil adalah introspeksi dan berbenah ke dalam perusahaan, bukan mengundang pihak luar untuk masuk," kata pengamat penerbangan Alvin Lie di Jakarta, Kamis (5/6/2019).
Menurut Alvin, kalaupun saat ini konsumen merasakan harga tiket mahal, itu karena biaya operasi airlines naik melampaui pertumbuhan daya beli sejak 2014 dan nilai tukar rupiah juga menurun dibanding dibanding tahun 2014.
Kondisi ini juga tidak lepas dari kebijakan transportasi udara selama ini di mana tarif batas atas (TBA) tidak pernah ditinjau dan disesuaikan sejak 2014, sementara biaya operasi terus naik. Sama halnya dengan tarif batas bawah (TBB) juga tidak pernah ditinjau sejak 2016.
Wacana mengundang pemain asing dalam industri penerbangan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Penerbangan dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal.
Selanjutnya, sesuai azas cabotage dan UU No. 1 Tahun 2009, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis Angkutan Udara, maksimum kepemilikan 49 persen.
"Jadi...tidak ada satu negara pun di dunia yg mengijinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya," ujarnya.
Alvin yang juga Komisioner Ombudsman RI Bidang Transportasi ini menggambarkan, jika pasar transportasi udara Indonesia menguntungkan dan atraktif, maka dalam sepuluh tahun terakhir sudah masuk banyak pemain baru dengan pola seperti Indonesia Air Asia. Namun, faktanya tidak ada pendatang baru sedangkan pemain lama berguguran.
"Hanya tersisa Garuda Group, Lion Group dan Indonesia Air Asia utk pelayanan rute nasional," ujarnya.
Baca Juga: Ini Komentar Bos Kadin Soal Rencana Jokowi Undang Maskapai Asing
Dengan strategi bisnisnya, Indonesia Air Asia nyaris tidak pernah laba di Indonesia. Semua laba ditarik ke Malaysia yang tarif pajaknya jauh lebih rendah daripada Indonesia.
"Sebagai konsekuensinya Indonesia Air Asia nyaris tidak membayar pajak penghasilan di Indonesia tahun 2018, karena merugi sekitar Rp 998 miliar," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Pegawai SPPG Mau Dijadikan ASN, Alvin Lie Punya Kekhawatiran seperti Ini
-
Harga Tiket Pesawat Meroket Meski Pemerintah Bilang Ada Diskon Nataru, Apa yang Terjadi?
-
Ini Penjelasan Para Pakar, Sebut PPATK Lampui Kewenangan Memblokir Rekening Nganggur
-
Singapura Cari Cuan dari Pajak Karbon di Sektor Penerbangan, Harga Tiket Pesawat Siap-siap Naik
-
Inaca Ingin Pemerintah Kembangkan Minyak Jelantah Jadi Bioavtur, Dinilai Harga Tiket Bisa Turun
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Permintaan Obligasi Indonesia Turun ke Titik Terendah dalam Setahun Terakhir
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Pertamina Gagalkan Pencurian 10 Ton Minyak Mentah di Prabumulih
-
Pandu Sjahrir Beberkan Mekanisme Danantara Investasi di Pasar Saham
-
Danantara Tak Mau Ikut Campur Soal Saham Gorengan yang Diusut Bareskrim
-
Tak Lagi Andalkan Listrik, Bisnis Beyond kWh Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan
-
Setelah Perbaiki KRAS, Danantara Bangun Pabrik Baja Baru
-
BRI Perkuat Transformasi Digital, Pengguna BRImo Tembus 45,9 Juta
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK