Suara.com - Wacana Pemerintah yang akan mengundang maskapai penerbangan asing untuk melayani rute domestik di Indonesia dinilai kurang tepat, karena tidak akan menyelesaikan persoalan penerbangan terutama terkait naiknya tarif pesawat.
"Jika Pemerintah tidak puas atau kecewa terhadap kondisi transportasi udara saat ini, seharusnya langkah yang diambil adalah introspeksi dan berbenah ke dalam perusahaan, bukan mengundang pihak luar untuk masuk," kata pengamat penerbangan Alvin Lie di Jakarta, Kamis (5/6/2019).
Menurut Alvin, kalaupun saat ini konsumen merasakan harga tiket mahal, itu karena biaya operasi airlines naik melampaui pertumbuhan daya beli sejak 2014 dan nilai tukar rupiah juga menurun dibanding dibanding tahun 2014.
Kondisi ini juga tidak lepas dari kebijakan transportasi udara selama ini di mana tarif batas atas (TBA) tidak pernah ditinjau dan disesuaikan sejak 2014, sementara biaya operasi terus naik. Sama halnya dengan tarif batas bawah (TBB) juga tidak pernah ditinjau sejak 2016.
Wacana mengundang pemain asing dalam industri penerbangan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Penerbangan dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal.
Selanjutnya, sesuai azas cabotage dan UU No. 1 Tahun 2009, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis Angkutan Udara, maksimum kepemilikan 49 persen.
"Jadi...tidak ada satu negara pun di dunia yg mengijinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya," ujarnya.
Alvin yang juga Komisioner Ombudsman RI Bidang Transportasi ini menggambarkan, jika pasar transportasi udara Indonesia menguntungkan dan atraktif, maka dalam sepuluh tahun terakhir sudah masuk banyak pemain baru dengan pola seperti Indonesia Air Asia. Namun, faktanya tidak ada pendatang baru sedangkan pemain lama berguguran.
"Hanya tersisa Garuda Group, Lion Group dan Indonesia Air Asia utk pelayanan rute nasional," ujarnya.
Baca Juga: Ini Komentar Bos Kadin Soal Rencana Jokowi Undang Maskapai Asing
Dengan strategi bisnisnya, Indonesia Air Asia nyaris tidak pernah laba di Indonesia. Semua laba ditarik ke Malaysia yang tarif pajaknya jauh lebih rendah daripada Indonesia.
"Sebagai konsekuensinya Indonesia Air Asia nyaris tidak membayar pajak penghasilan di Indonesia tahun 2018, karena merugi sekitar Rp 998 miliar," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Ini Penjelasan Para Pakar, Sebut PPATK Lampui Kewenangan Memblokir Rekening Nganggur
-
Singapura Cari Cuan dari Pajak Karbon di Sektor Penerbangan, Harga Tiket Pesawat Siap-siap Naik
-
Inaca Ingin Pemerintah Kembangkan Minyak Jelantah Jadi Bioavtur, Dinilai Harga Tiket Bisa Turun
-
Alvin Lie Kritik soal Regulasi Transportasi Daring: Tarif Ojol Diatur Kemenhub, Tapi Tak Diakui UU
-
Di Tengah Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Begini Kata Pengamat Alvin Lie
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Bank Indonesia Gebrak Pasar Korea! QRIS Jadi Andalan Transaksi
-
TLKM Spin-off Aset Senilai Rp48 Triliun, Target Harga Saham Naik Lebih 30 Persen?
-
Apa Itu LSP TDDI: Cek Syarat dan Cara Mendapatkan Sertifikasi
-
Harga Emas Hari Ini: UBS dan Galeri 24 Stabil Rp 2,4 Jutaan, Stok Antam Habis?
-
Warga Ujung Negeri Kini Hidup dalam Terang, Listrik PLN Bawa Harapan Baru
-
SIG Pimpin BUMN Klaster Infrastruktur Perkuat Riset Konstruksi Rendah Karbon
-
Perusahaan Rokok Sampoerna Beli Patriot Bond Rp 500 Miliar, Ini Tujuannya
-
Bahlil Ingin Belajar Produksi Bioenergi Karbon dari Brasil
-
Nasib Perobohan Tiang Monorel Masih Tunggu Perumusan Skema
-
Wacana Kebijakan Kemasan Rokok Polos Dinilai Bisa Ganggu Rantai Pasok IHT