Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean angkat bicara soal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia yang terancam bangkrut.
Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi akibat PT Pos Indonesia yang tidak melakukan transformasi sesuai perkembangan zaman.
Dikutip dari akun Twitter pribadinya @FerdinandHaen2 mengatakan, manajemen dan Kementerian BUMN harus bertanggung jawab. Pasalnya saat ini PT Pos Indonesia dinilai hanya bergantung pada penjualan materai saja.
"Management PT Pos dan @KemenBUMN yang salah dalam hal ini. Sudah bertahun-tahun pesaing lahir seperti TIKI dan JNE, tapi PT Pos tidak kunjung bertransformasi sesuai tuntutan waktu," tulisnya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (20/7/2019).
Ferdinand menegaskan, manajement PT Pos Indonesia yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut harus diberhentikan.
"Management tak bisa mikir harusnya diganti," tambahnya.
Untuk diketahui, isu PT Pos Indonesia terancam bangkrut lantaran pejabatnya disebut-sebut sampai meminjam uang ke bank untuk membayar gaji karyawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Akui Ada Pengajuan Izin Bursa Kripto Baru, OJK: Prosesnya Masih Panjang
-
Saham AS Jeblok, Bitcoin Anjlok ke Level Terendah 7 Bulan!
-
Baru 3,18 Juta Akun Terdaftar, Kemenkeu Wajibkan ASN-TNI-Polri Aktivasi Coretax 31 Desember
-
BUMN-Swasta Mulai Kolaborasi Perkuat Sistem Logistik Nasional
-
IHSG Lesu Imbas Sentimen Global, Apa Saja Saham yang Top Gainers Hari Ini
-
Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
-
Menkeu Purbaya Yakin Sisa Anggaran Kementerian 2025 Lebihi Rp 3,5 Triliun
-
Nilai Tukar Rupiah Menguat di Jumat Sore, Didorong Surplus Transaksi Berjalan
-
Sinyal Bearish Bitcoin: Waspada Bull Trap di Tengah Ketidakpastian Makro Global
-
Perkuat Tulang Punggung Ekonomi, BRI Salurkan KUR untuk UMKM