Suara.com - Defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seakan tanpa jalan keluar yang tuntas. Kebijakan penaikan iuran serta pengurangan PBI (Penerimaan Bantuan Iuran), sekadar kebijakan tambal sulam.
Bahkan, hingga akhir tahun ini, defisit BPJS Kesehatan itu diperkirakan terakumulasi mencapai Rp 28 triliun. Padahal, pada tahun lalu, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp 94,3 triliun untuk melunasi klaim kepada fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, sejauh ini upaya memangkas defisit seakan hanya mengurangi risiko jangka pendek. Sebaliknya, dengan kondisi lingkungan yang kian tercemar, serta tidak adanya perbaikan standar gizi, dalam jangka panjang masyarakat yang terkena penyakit kronis semakin bertambah.
Dari 10 jenis penyakit yang paling banyak menyedot klaim, mayoritas dihuni jenis kronis. Jantung dan gagal ginjal, menyumbang klaim terbesar BPJS Kesehatan.
Pakar Teknologi Pangan Universitas Sahid Prof. Giyatmi Irianto mengungkapkan, langkah strategis yang wajib dilakukan pemerintah dalam menekan defisit BPJS Kesehatan dalam jangka panjang, haruslah komprehensif.
Faktor kuncinya yaitu mensosialisasikan sekaligus memasifkan pola hidup sehat, dan mengendalikan kualitas bahan pangan.
“Hal ini harus jadi pekerjaan rumah yang harus serius digarap pemerintah, terutama berkaitan dengan kabinet baru ke depan,” singgung Giyatmi.
Dia menuturkan pola hidup sehat, seperti olah raga rutin merupakan program lawas yang mulai ditinggalkan.
“Dulu senam pagi, olah raga sehat, hampir semua digerakkan, ini perlu dihidupkan kembali,” tambah Giyatmi.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Blak-blakan soal Penerima Bantuan Iuran yang Dinonaktifkan
Terkait bahan pangan dan pola konsumsi masyarakat, Giyatmi menandaskan merupakan perkara awal bersarangnya penyakit kronis. Penyakit jantung misal, lebih banyak dipicu konsumsi berlebih garam dan lemak tak sehat, serta gula.
Giyatmi mencontohkan semisal untuk tanaman buah dan sayur, selama ini tak terhindar dari kandungan pestisida yang disinyalir sebagai pemicu kanker.
“Harus lebih banyak produksi bahan organik dibandingkan kimia, kalau terus tercemar zat kimia seperti pestisida, kanker akan jadi momok bagi masyarakat,” tandasnya.
Persoalannya, kemampuan produksi pangan berkualitas domestik masih terbatas. Saat ini saja, di pasaran produk buah dan sayuran organik jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk yang terbaur bahan kimia.
Terlebih lagi, pertumbuhan populasi tak sebanding dengan pertumbuhan volume produksi bahan pangan berkualitas.
Giyatmi mendorong pemerintah memanfaatkan pengembangan serta hasil penelitian dari pusat riset pangan di dalam negeri, untuk mendongkrak produksi tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
IHSG Sesi I Merosot 1,06% ke Level 6.154, Saham Sektor Infrastruktur Jadi Biang Kerok
-
Minyak Dunia Anjlok di Bawah 80 Dolar AS, Pertamina Buka Suara soal Harga Pertamax Series!
-
Besok Diumumkan, MSCI Ancam Turunkan Status RI? Dana Asing Rp230 T Bakal Kabur?
-
Ramai-Ramai Mundur, Panselnas Akhirnya Hapus Denda Rp100 Juta Manajer Koperasi Desa Merah Putih
-
Operasional 2 Perusahan Ini Disetop Diduga Tawarkan Jasa Penipuan Pinjol
-
Dunia Kerja Berubah! Ini 5 Kompetensi yang Dicari Perusahaan di Era AI
-
Purbaya Kantongi Utang Rp 302,8 T dari China, Biayai Proyek Pemerintah hingga 2029
-
APWNU Gandeng Investor, Siapkan Sejumlah Program Ekonomi Baru
-
Transformasi Berbuah Manis, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun untuk Negara pada 2025
-
Mendag Pastikan HET Minyakita Tak Naik, Pilih Fokus Distribusi Stok ke Pasar Rakyat