Suara.com - Akibat musim kemarau panjang, sejumlah petanu di Kabupaten Lebak, Banten, mengalami puso. Hal ini sebenarnya tak perlu mereka alami, jika mereka mengasuransikan tanaman mereka melalui Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP).
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, mengatakan, AUTP sangat penting bagi petani. Manfaatnya bisa dirasakan saat musim kering seperti saat ini.
"Preminya murah, karena dapat subsidi dari pemerintah. Hanya dengan Rp 36 ribu per hektare, dari harga seharusnya, Rp 180 ribu. Sayang sekali kalau petani tidak ikut. Jika mereka gagal panen, ada uang yang akan cair, yaitu Rp 6 juta per hektare. Ini kan, sangat membantu petani," ujarnya di depan para petani, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Haurgajruk, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (14/8/2019).
Mendapati banyak petani Lebak yang belum ikut AUTP, Sarwo pun meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, untuk rajin mensosialisasikan AUTP kepada para petani.
"Tolong AUTP ini terus disosialisasikan kepada petani di sini, karena sangat bermanfaat," katanya.
Menanggapi permintaan Dirjen PSP, Dede pun berjanji untuk lebih intens mensosialisasikan AUTP kepada para petani di Lebak. Ia mengaku, masih banyak petani yang belum tergabung dalam asuransi pertanian yang bekerja sama dengan Jasindo itu.
"Ke depan, kami berharap para petani di Lebak ikut semua dalam AUTP ini, sehingga di saat musim kering dan gagal panen, mereka bisa mendapatkan manfaat dari AUTP," kara Dede.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan sosialisasi AUTP kepada petani Lebak, Direktur Pembiayaan Kementan, Indah Megawati menyarankan agar Jasindo sebagai rekanan dalam kerja sama AUTP, membuka anak cabang di Lebak.
"Selama ini kan, kantor cabangnya baru ada di Serang. Cukup jauh. Saya rasa, kalau ada anak cabang di Lebak, maka akan lebih mudah, baik untuk sosialisasi maupun pelayanan," kata Indah.
Baca Juga: Kementan Serahkan Bantuan Alat Mesin Pertanian di Kediri
Menurutnya, jika petani atau kelompok tani yang di awal musim telah terdaftar dalam program AUTP, bisa mengajukan klaim saat padinya puso atau gagal panen akibat kekeringan.
"Saat ini, baru untuk komoditas padi. Klaimnya sebesar Rp 6 juta per hektare. Sayang kalau petani belum terdaftar dalam program ini," kata Indah.
Mengenai asuransi ini, tambahnya, untuk preminya sendiri sebenarnya Rp 180 ribu ribu per hektare, dimana 20 persennya ditanggung petani, yaitu sebesar Rp 36 ribu per hektare dan sisanya disubsidi pemerintah.
Terkait musim kemarau, selain program AUTP, menurut Sarwo, Kementan melalui Ditjen PSP telah melakukan berbagai usaha dalam mengatasi kekeringan. Upaya penanggulangan gagal panen akibat bencana kekeringan ini sebenarnya sudah dilakukan, dengan menginformasikan kepada para petani terkait iklim berdasar pantauan BMKG.
Selain itu, memberikan rekomendasi budi daya tanaman, seperti penggunaan varietas toleran kekeringan. Upaya lain, minta petani mengikuti pola tanam yang telah ditetapkan, termasuk minta mereka untuk menggunakan pupuk organik, demi meningkatkan daya ikat air dalam tanah.
Sarwo menambahkan, untuk mencegah semakin luasnya lahan pertanian yang terkena kekeringan dan puso, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan TNI, untuk memetakan kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta memanfaatkan sumber air.
"Sekarang, kita sudah banyak membangun sumber air, baik sumur dangkal, embung, dan damparit. Kita juga telah melakukan program pompanisasi, sehingga kekeringan tahun ini bisa teratasi," katanya.
Saat ini, ribuan hektare sawah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kekeringan akibat kemarau panjang yang berlangsung sejak Juni 2019, yang menyebabkan debit air irigasi menurun drastis. Berdasarkan data Posko Kekeringan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, tercatat 2.247 hektare mengalami kekeringan.
Jumlah ini terdiri dari 1.538 hektare kategori ringan, hektare sedang, dan 282 hektare berat. Adapun angka tanam hingga Juli 2019 seluas 8.838 hektare.
Berita Terkait
-
Puso, Petani Tegal Ajukan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi
-
Mentan Undang Putri Dewi, Siswi Aceh yang Kelaparan ke Kantornya
-
Petani Gunung Kidul Berhasil Atasi Kekeringan dengan Irigasi Perpompaan
-
Presiden Jokowi Terkesan Kemajuan Mekanisasi Pertanian Indonesia
-
Alat Mesin Pertanian Dinilai Bisa Optimalkan Percepatan Pertanaman di Garut
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN