Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para demonstran tidak membuat kericuhan saat menyampaikan aspirasinya menentang revisi KUHP dan UU KPK.
Tujuannya, kata dia, agar kondisi ekonomi nasional tidak terganggu akibat situasi politik yang cukup memanas akhir-akhir ini.
"Harapannya, selama aspirasi disampaikan di dalam koridor ini adalah dinamika demokrasi yang sehat. Selama dia tidak anarkistis dan menciptakan suasana yang kerusuhan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (1/10/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tak mempermasalahkan demonstrasi, karena merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.
Namun, jika situasinya berakhir ricuh tentunya sangat disayangkan oleh Sri Mulyani, karena akan merugikan banyak pihak termasuk juga kepada negara.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bakal makin kuntet akibat maraknya aksi demonstrasi yang menentang revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU KPK.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan jika para anggota dewan tidak memenuhi permintaan para pendemo nasib Indonesia akan sama dengan yang terjadi di Hongkong.
"Awalnya kan hongkong soal penolakan ruu ekstradisi tapi meluas ke soal lain," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Selasa (1/10/2019).
Bhima menambahkan kondisi Hongkong saat ini amburadul dengan adanya demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, akibatnya sektor ekonomi negara tersebut anjlok cukup drastis. Kondisi ini juga mengancam Indonesia karena situasinya hampir sama.
Baca Juga: Alasan Khusus Sri Mulyani Senang Ada Pembangunan Infrastruktur di Semarang
"Realisasi pertumbuhan ekonomi (Indonesia) bisa anjlok dibawah 5 persen," kata Bhima.
Dia bilang, risiko ganggu ekonomi jelas besar kata Bhima kalau jalan sampai di blokade, arus logistik terganggu bukan saja di Jakarta tapi juga di daerah.
"Ekspor impor terdampak, sampai timbul sentimen negatif terkait instabilitas politik," ucapnya. [Mohammad Fadil Djailani]
Berita Terkait
-
Survei: 77 Persen Warga Dukung Aksi Mahasiswa Demo DPR RI
-
Jika Temu Jokowi dan BEM Disiarkan TV, Putra Nababan: Kurang Efektif!
-
Gara-gara Tulisan di Poster Aksi, Aktivis FMN Purwokerto Dipersekusi
-
Usai Salat Berjamaah di Dekat DPR, Mahasiswa Bersalaman dengan Polisi
-
Tolak RKUHP dan UU KPK, Mahasiswa Bawa Peti Mati Hitam ke Depan Aparat
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara