Suara.com - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan survei terhadap isu demonstrasi mahasiswa dan pelajar, respons publik terhadap revisi UU KPK serta RUU lainnya, hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
Hasilnya, sebanyak 77 persen responden setuju terhadap pergerakan mahasiswa saat aksi di Gedung DPR RI pada 23 dan 25 September 2019.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkapkan, 10,7 persen responden lainnya ragu-ragu dan 12.3 persen tidak setuju.
“Tapi respons berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27,1 persen, ragu-ragu 18,8 persen, sementara 54,1 persen menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.
Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam. Sebanyak 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK; 33, 1 persen menolak berpendapat; dan, hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.
“Menurut responden, 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik,” jelasnya.
Untuk isu RKUHP, sebanyak 59.1 persen responden berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9 persen berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.
Survei ini juga menemukan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara, KPK menempati posisi teratas (4,02) dari 6 lembaga. Di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39).
Terakhir, survei ini juga menunjukkan kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden Jokowi berada pada level di bawah 50 persen. Publik yang mengaku puas 46,5 persen, sementara yang nyaman ada 49,5 persen.
Baca Juga: KCI Bakal Tanggung Semua Biaya Kerusakan Stasiun saat Aksi Mahasiswa
Berita Terkait
-
Jika Temu Jokowi dan BEM Disiarkan TV, Putra Nababan: Kurang Efektif!
-
Gara-gara Tulisan di Poster Aksi, Aktivis FMN Purwokerto Dipersekusi
-
Usai Salat Berjamaah di Dekat DPR, Mahasiswa Bersalaman dengan Polisi
-
Tolak RKUHP dan UU KPK, Mahasiswa Bawa Peti Mati Hitam ke Depan Aparat
-
Video Ambulans Ditembaki Gas Air Mata, Mabes: Ada yang Sengaja Bikin Viral
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!
-
Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum
-
BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu
-
Dipolisikan 40 Ormas Islam, Ade Armando Tantang Balik: Tunjukkan Bukti di Video Mana
-
Polda Kalsel Minta Maaf, AKBP Viral Merokok Sambil Nyetir Langsung Diperiksa Propam!
-
Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian Raih Penghargaan Top CX Brand Award 2026
-
DJKI Hadirkan Layanan KI di MPP Jakarta, Permudah Akses dan Pendampingan Masyarakat
-
Terungkap Alasan Ade Armando Cabut dari PSI: Jangan Serang Partai Gara-gara Saya
-
Tambahan TKD Rp10,6 Triliun Tuntas Disalurkan, Pemulihan Pasca Bencana Melaju Pesat