Suara.com - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan survei terhadap isu demonstrasi mahasiswa dan pelajar, respons publik terhadap revisi UU KPK serta RUU lainnya, hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
Hasilnya, sebanyak 77 persen responden setuju terhadap pergerakan mahasiswa saat aksi di Gedung DPR RI pada 23 dan 25 September 2019.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkapkan, 10,7 persen responden lainnya ragu-ragu dan 12.3 persen tidak setuju.
“Tapi respons berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27,1 persen, ragu-ragu 18,8 persen, sementara 54,1 persen menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.
Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam. Sebanyak 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK; 33, 1 persen menolak berpendapat; dan, hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.
“Menurut responden, 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik,” jelasnya.
Untuk isu RKUHP, sebanyak 59.1 persen responden berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9 persen berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.
Survei ini juga menemukan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara, KPK menempati posisi teratas (4,02) dari 6 lembaga. Di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39).
Terakhir, survei ini juga menunjukkan kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden Jokowi berada pada level di bawah 50 persen. Publik yang mengaku puas 46,5 persen, sementara yang nyaman ada 49,5 persen.
Baca Juga: KCI Bakal Tanggung Semua Biaya Kerusakan Stasiun saat Aksi Mahasiswa
Berita Terkait
-
Jika Temu Jokowi dan BEM Disiarkan TV, Putra Nababan: Kurang Efektif!
-
Gara-gara Tulisan di Poster Aksi, Aktivis FMN Purwokerto Dipersekusi
-
Usai Salat Berjamaah di Dekat DPR, Mahasiswa Bersalaman dengan Polisi
-
Tolak RKUHP dan UU KPK, Mahasiswa Bawa Peti Mati Hitam ke Depan Aparat
-
Video Ambulans Ditembaki Gas Air Mata, Mabes: Ada yang Sengaja Bikin Viral
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis