Suara.com - Putra Nababan, presenter yang kini telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2014, ikut menanggapi demo menolak RKUHP yang dilakukan mahasiswa. Pendapat itu disampaikan dalam video di channel YouTube Tina Toon.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi bersama di Istana Negara. Sebab mahasiswa menuntut pertemuan itu digelar terbuka dan disiarkan oleh media.
Berpengalaman cukup lama di media, Putra Nababan merasa jika pertemuan itu disiarkan oleh media hasilnya tidak produktif.
"Kemarin Pak Jokowi sudah membukakan pintu untuk dialog dengan adik-adik tapi kemudian mereka menolak untuk berdialog dan minta itu terbuka. Setahu saya, sebagai orang TV yang sudah agak lama, kalau dialog itu disiarkan langsung oleh TV itu biasanya kurang produktif," ujar Putra Nababan.
"Kenapa? Biasanya ada hal-hal tentunya yang tidak perlu terbuka, disampaikan dengan lebih jujur, karena biar bagaimanapun kalau disaksikan orang, kita cenderung tidak tulus," imbuhnya.
Putra Nababan menganggap jika pertemuan Jokowi dengan mahasiswa itu dilakukan tertutup dengan suasana silaturahmi hasilnya lebih efektif.
Tina Toon lantas memberikan pertanyaan, "Menurut Bang Putra RUU KUHP yang banyak dipermasalahkan, ibaratnya orang-orang milennials mau yayang-yayangan aja diawasi, jadi masuknya ke hal yang privasi itu gimana?"
Menjawab pertanyaan itu, Putra Nababan tidak ingin membuka polemik lagi. Dia juga mengaku belum menguasai pasal-pasal RKUHP.
"Tapi saya percaya pada teman-teman di DPR dan Pak Laoly. Kepada Menkumham Pak Laoly yang dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa ini adalah satu produk yang sudah berlangsung selama Indonesia merdeka plus dibuat oleh rezim kolonial selama puluhan tahun ratusan tahun," kata Putra Nababan.
Baca Juga: Ngaku Gerakan BEM Jakarta, Massa Ini Demo Minta Jokowi Tak buat Perppu KPK
"Jadi ini adalah KUHP yang tidak pernah disentuh dari zaman ke zaman, tidak pernah direvisi, tidak pernah disesuaikan dengan kondisi zaman dan keinginan masyarakat Indonesia seperti apa," tambahnya.
Putra Nababan menjelaskan bahwa pasal-pasal di RKUHP ini sudah melibatkan banyak kalangan.
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini juga menyinggung aturan tentang ternak yang melintas ke rumah tetangga.
"Saya yang anak Jakarta Selatan, dapil Jakarta Selatan, enggak paham. Tapi buat orang yang ada di pedesaan, petani, peternak, itu ngerti. Karena harus dipahami Indonesia ini luas, bukan DKI Jakarta tok, Indonesia ini bukan kota-kota besar saja, dari Miangas sampai Pulau Rote sampai Papua juga beda," kata Putra Nababan.
Video percakapan Putra Nababan dan Tina Toon seputar RKUHP ini diunggah ke Youtube pada Senin (30/9/2019). Tapi percakapan tersebut berlangsung pada tanggal 29 September 2019.
Telah diberitakan sebelumnya, BEM SI mengungkapkan alasan lain menolak pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau