SAH! Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina

Suara.com - Menteri Badan Urusan Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok akan duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Itu dia sampaikan saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina," kata Erick.

Erick Thohir mengaku telah mendengar dari semua pihak terkait penolakan rencana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN.

Termasuk keluhan dari serikat pekerja yang menolak tegas Ahok menjadi petinggi PT Pertamina (Persero).

"Kementerian BUMN pasti terpengaruh tapi kita analisis pertimbangannya apa kita teliti masalahnya apa," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Kendati demikian Arya menyebut penolakan beberapa pihak bukan berdasarkan persoalan bisnis, tapi dinilai penolakannya bersifat politis.

Dia pun berharap semua pihak bisa menerima terlebih dahulu Ahok sebagai petinggi BUMN sembari melihat kinerja dari Ahok dalam mengelola BUMN yang akan ditempatkan.

"Sudah kita diskusikan lebih banyak politisnya dari pada urusan teknis perusahaannya jadi kita harap teman-teman Pertamina bukan hanya Pertamina yah yang pasti kita harap diterima lah," ucap dia.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara soal adanya penolakan dari sejumlah pihak, setelah dirinya bakal mengisi pos pemimpin salah satu perusahaan BUMN.

Baca Juga: Ngaku Bosan, Politikus Gerindra Minta Erick Thohir Segera Angkat Ahok

Ahok, saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019), mengaku penolakan seperti itu adalah hal biasa buat dirinya.

"Di dunia ini, hidup ini, tidak ada yang setuju 100 persen kok," kata Ahok, seusai menjadi pembicara dalam Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jateng dan DPRD Kabupaten/Kota, di Grand Arkenso Hotel Semarang.

Penolakan, menurut Ahok juga bisa terjadi terhadap siapa saja. Bahkan dia menyebut sudah menjadi hal biasa bagi dirinya ditolak saat berada dalam dunia politik.