Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik sejumlah pejabat Kementerian Keuangan setingkat eselon III dan IV pada Jumat (29/11/2019), hari ini.
Namun, tindakan yang dilakukan Sri Mulyani berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada seluruh pembantunya untuk menghilangkan pejabat eselon setingkat III dan IV.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani punya alasan tersendiri. Dia bilang, tidak seluruhnya pejabat eselon III dan IV dihilangkan karena ada Kementerian yang masih membutuhkan fungsi pejabat eselon III dan IV.
"III dan IV kan yang merupakan fungsi yang melayani atau yang memegang satker (satuan kerja) itu enggak dihilangkan, karena itu tidak dimungkinkan dalam bentuk fungsional," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/11/2019).
Sri Mulyani juga bilang hal tersebut juga tidak melanggar aturan, karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga memberikan arahan yang sesuai.
"Jadi ini sesuai juga dengan arahan dari Kemenpan RB, jadi tak seluruh eselon III dan IV hilang tapi yang memang dia memiliki fungsi pelayanan dan satker dia masih akan dipertahankan, karena memang dia memiliki tanggung jawab secara struktural," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Terkait dengan arahan Jokowi yang meminta pejabat eselon III dan IV diganti dengan robot atau kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Sri Mulyani belum bisa memastikan hal tersebut.
"Nanti kita lihat, kan fungsi fungsi tertentu artinya yang penting yang disampaikan Presiden bagaimana mereka bisa berfungsi secara baik sesuai dengan tugas birokrasi, atau policy making proces itu yang harus jadi fokus kita, terus memperbaiki baik struktur layer nya maupun fungsinya mereka," ucapnya.
Baca Juga: Ikuti Arahan Jokowi, Menkeu Sri Mulyani Pangkas Jabatan Eselon III dan IV
Berita Terkait
-
Tahun Depan, Pejabat Eselon III dan IV di Bappesnas Diganti Robot AI
-
Presiden Jokowi Minta Maaf Pangkas Jumlah Eselon Mulai Tahun Depan
-
Jokowi Curhat Kejebak Macet Setengah Jam di Kuningan
-
Ngaku Banyak Koruptor Minta Grasi ke Jokowi, Yasonna: Tapi Tak Dikasih
-
Loyalis Bamsoet Sebut 3 Menteri Jokowi Diam-diam Intervensi Internal Golkar
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun