Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY terus menggodok rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen. Hingga kini Pemprov DIY telah menyosialisasikan rencana tersebut kepada warga, salah satunya di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno mengungkapkan terdapat sejumlah bangunan yang terdampak pada pembangunan jalan bebas hambatan itu.
"Ada dua dusun yang nantinya terdampak dalam pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Pertama Dusun Pelemsari dan Jobohan. Di Dusun Pelemsari sendiri ada 80 pemilik tanah yang sudah fix (terkena dampak), sementara Jobohan ada 85 pemilik tanah," terang Krido pada wartawan, Rabu (4/12/2019).
Ia menambahkan ada 93 bangunan rumah utuh yang bakal terdampak pada pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Lalu sebagian besar pekarangan dan lahan milik warga di Desa Bokoharjo juga akan ikut tergusur.
"Selain lahan milik warga, terdapat enam bidang Tanah Kas Desa (TKD) yang juga terdampak. Itu akan kita proses paralel untuk pembayarannya. Yang jelas ada perbedaan pada kedua jenis tanah tersebut," terang Krido.
Pihaknya memastikan jika bangunan kepentingan sosial, seperti masjid tidak ada yang terdampak di desa Bokoharjo. Krido menjelaskan jika tahapan kali ini hanya sebatas sosialisasi. Sehingga jika banyak pertanyaan tentang biaya ganti untung warga, ia belum bisa menjawab.
"Seperti yang diketahui, tahapan ini masih sosialisasi. Jika untuk survey hingga pembayaran tanah (ganti untung) menunggu Penetapan Lokasi atau Izin Pemanfaatan Lahan terbit," jelasnya.
Krido menyatakan usai izin tersebut terbit, tim pengadaan tanah baru bisa melakukan survey dan melakukan pematokan batas mana saja yang digunakan untuk pembangunan jalan bebas hambatan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Yogyakarta-Solo dan Yogyakrta-Bawen, Totok Wijayanto mengungkapkan jika warga menanyakan harga tanah yang nantinya terdampak pembangunan.
Baca Juga: Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Bisa Dilalui Libur Natal dan Tahun Baru
"Mereka masih menanyakan harga, tapi tahapan saat ini belum pada pembahasan terkait harga (tanah per meter). Mungkin sekitar Juni atau Juli nanti pembahasannya. Saat ini kami baru meminta izin (kepada warga) jika wilayah ini akan dibangun jalan tol," terang Wijayanto.
Sebelumnya ratusan warga Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul mengikuti sosialisasi perencanaan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Balai Desa Bokoharjo, Rabu (4/12/2019).
Dalam sosialisasi tersebut, banyak warga yang menanyakan soal kejelasan pembangunan termasuk jadwal penyelenggaraan pembangunan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok