Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut negara dirugikan akibat penyelundupan motor dan mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp 48 miliar.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, menerangkan nilai kerugian tersebut didapat dari penyelundupan pada 2016 hingga 2019 yang sebanyak 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor atau rangka motor atau mesin motor mewah.
"Jadi kalau dilihat dari sepanjang 2016 ke 2019 tahun 2019 itu meningkat luar biasa besar," kata Sri Mulyani di Terminal Peti Koja, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurut Sri Mulyani, selama ini Indonesia memang dijadikan tempat masuk untuk penyelundupan barang. Apalagi, kondisi geografis Indonesia yang kepulauan, sehingga banyak pintu masuk yang bisa dimanfaatkan ole para oknum.
"Ini yang terjadi selama ini, kalau Priok dan kemudian di Surabaya kami perketat mereka masuk ke pelabuhan yang lain. Kalau seluruh Jawa, kami perketat mereka masuk melalui Sumatra," katanya.
"Jadi memang ini tantangan kami sebagai negara kepulauan untuk bersama-sama berbagai instansi ini, supaya kami bisa menggunakan resources secara bersama karena kalau enggak bakalan over stracht," imbuhnya.
Kendati begitu, Sri Mulyani mempunyai jurus untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan tersebut. Salah satunya, bekerja sama dengan Bea dan Cukai Singapura untuk pertukaran data ekspor dan impor.
"Dengan Singapura kami sudah bicara deputi prime minister Menteri Keuangan Singapura untuk melakukan kerja sama erat antara Bea dan Cukai Singapura pertukaran data informasi kami lakukan semakin kuat sehingga cegah kejadian-kejadian seperti ini karena mereka akan berikan lead information ke kami," ucap dia.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani kembali membongkar penyelundupan mobil dan sepeda motor mewah lewat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kali ini, kasus penyelundupan melibatkan sejumlah perusahaan.
Baca Juga: Dianggap Kriminal, Sri Mulyani Minta Polisi hingga KPK Usut Kasus Jiwasraya
Sri Mulyani menjelaskan, modus yang digunakan dalam kasus penyelundupan kali ini adalah dengan memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya.
"Jadi mereka (perusahaan penyelundupan) mengaku melakukan impor batu bata," katanya.
Berita Terkait
-
Penyelundupan Harley Davidson dan Mobil Mewah Lewat Pelabuhan Tanjung Priok
-
Sejumlah Perusahaan Selundupkan Mobil dan Motor Mewah, Begini Modusnya
-
Wamen BUMN Sebut Operasional Garuda Tak Terganggu Kasus Harley-Davidson
-
Agar Kasus Penyelundupan Barang Mewah Tak Terulang, Ini Saran Pengamat
-
5 Best Otomotif Pagi: Kalahkan Artis, Mobil ke Hollywood Walk of Fame
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
Pilihan
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
-
Iran Kibarkan Bendera Merah di Masjid Jamkaran Usai Kematian Khamenei, Simbol Janji Balas Dendam
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
Terkini
-
Prediksi IHSG Hari Ini saat Tekanan Perang Iran dan Utang Luar Negeri
-
Perusahaan Maritim dan Kapal Tanker Dunia Umumkan Stop Operasi di Selat Hormuz
-
Harga Minyak Brent Melonjak 10 Persen, Menuju USD100 Akibat Perang Iran
-
IHSG Bisa Loyo Perdagangan Besok, Ini Saham-saham yang Bisa Dibidik
-
Purbaya Turun Tangan Selesaikan Proyek Jumbo Gas Abadi Masela
-
Transformasi Gaya Hidup Pintar, Produk Smart Home Makin Canggih Berkat AI
-
Kemenkeu Kantongi Rp 14,15 Triliun dari Penunggak Pajak Jumbo
-
Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak
-
Klarifikasi DPR soal Polemik MBG Sedot Anggaran Pendidikan
-
BI Ungkap Banyak Orang dan Korporasi Malas Ajukan Kredit Bank