Suara.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait nelayan Indonesia di Laut Natuna yang diusir kapal asing.
Hal itu disampaikan Ferdinand melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya @FerdinandHaean2, Senin (30/12/2019).
Ferdinand merasa prihatin dengan kecurangan yang terjadi di laut Indonesia belakangan ini, terutama soal pengusiran nelayan di Laut Natuna oleh kapal asing.
"Seminggu terakhir cukup banyak berita tentang kondisi laut kita terutama di Natuna yang bahkan kapal asing mengusir nelayan kita," cuit Ferdinand.
Maka dari itu, ia mempertanyakan sikap Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dikenal tegas.
Sebab menurut Ferdinand, Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya masih fokus mengurus wacana ekspor benih lobster yang sebelumnya ramai menuai kontroversi.
Ia pun lantas mempertanyakan kesanggupan Prabowo untuk menjaga kedaulatan RI, supaya tidak dikuasai asing.
"Pak @prabowo, bapak yang dulu galak dimana sekarang? Karena menteri Kelautan anak buah bapak lagi sibuk urus lobster. Bapak masih mampu jaga kedaulatan negeri kita?" imbuh Ferdinand.
Sebelumnya, beredar video nelayan Indonesia yang diganggu kapal asing (KIA) saat berlayar di wilayah Indonesia.
Baca Juga: Puluhan Polisi Jaga Konvoi Kebebasan Ahmad Dhani dari Rutan Cipinang
Sejumlah video tersebut diunggah oleh Dedek Ardiansyah Terisno ke Facebook pada Kamis (25/12/2019). Rekaman itu memperlihatkan sejumlah kapal yang diduga berbendera asing terlihat menangkap ikan di wilayah Indonesia.
Orang yang merekam video tersebut mengatakan, "Kapal asing menangkap ikan di wilayah Indonesia. Sangat bebas sekali. Kenapa tidak ditangkap? Sangat merugikan nelayan Indonesia".
Sementara itu, Dedek yang mengunggah video ini ke Facebook juga meminta kepada teman-temannya untuk ikut menyebarkan. Ia menjelaskan, lokasi kejadian dalam video tersebut berada di Laut Natuna.
"Tolong dibantu sampaikan teman-teman yang perduli laut natuna dan nelayan natuna," tulis Dedek.
Ia juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga terkait untuk bertindak tegas.
"Tolong diperhatikan oleh pemerintah di laut natuna. Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Humas Psdkp. Saya siap memberikan informasi, kita tunggu sikap tegas dari pemerintah. Vidio ke 2 kordinat berbeda," tulisnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri