Suara.com - Pemerintah akhirnya menyepakati nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait koordinasi percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Kerjasama ini dilakukan agar pengelolaan keuangan di daerah bisa dilakukan secara digital seperti halnya melakukan pembayaran pajak kendaraan motor hingga pajak hotel.
Kebijakan ini sebetulnya bukan barang baru, pasalnya sejumlah daerah sudah mulai menerapkan sistem pembayaran digital ini.
Namun pemerintah kurang puas karena menginginkan seluruh wilayah tanah air wajib melakukan transformasi pembayaran digital.
"Sebetulnya ini juga sudah dilakukan elektronifikasi mengenai SP2D online itu sudah dilakukan di 4 provinsi, 18 kota dan 56 kabupaten dan ini perlu diperluas. Berbagai provinsi ini tentu saja yang perlu kita perluas dan menjadi target untuk 2020 adalah bagaimana kita mengelektronifikasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), retribusi, dan juga pajak hotel dan restoran," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai melakukan penandatanganan tersebut di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Perry bahkan mengatakan, bahwa saat ini penerapan elektronifikasi ini juga sudah dilakukan di Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana nantinya SIM tersebut bisa digunakan juga untuk melakukan pembayaran karena terintegrasi dengan uang elektronik.
"Bahkan untuk SIM sekarang kita juga sedang uji coba masih dalam sample untuk DKI SIM-nya juga sudah bisa langsung untuk jadikan e-money, jadi SIM-nya juga bisa untuk bayar tol maupun lain-lain. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ini samplenya ini dapat bisa digunakan dan diperluas diberbagai daerah," kata dia.
Perry mengungkapkan elektronifikasi ini bisa mendukung efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan negara baik pusat dan daerah itu bisa diperkuat, dengan efektivitas dan efisiensi melalui elektronifikasi, transaski pemda ini juga mendukung bagaimana pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah juga inklusiveness dari keuangan dan ekonomi di pusat maupun di daerah.
"Pengalaman kami melakukan elektronifikasi transaksi dari berbagai provinsi yang sudah berhasil melakukan elektronifikasi itu penerimaan daerahnya meningkat berlipat-lipat. Sleman itu 4 tahun terakhir 5 kali lipat penerimaan Pemdanya. Banyuwangi juga, termasuk DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan berbagai provinsi juga terus melakukan," kata Perry.
Baca Juga: Geger Patung Mirip Simbol Palu Arit PKI di Tol Madiun
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Gubernur Target Bank Jakarta Segera IPO Saham, Ini Persiapannya
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Turun Drastis, Daging Sapi Naik
-
Kenaikan Harga Emas di Pegadaian, Beli Kemarin Sudah Dapat Untung Banyak
-
Hadiri WEF Davos 2026, Dirut BRI Angkat Peran Kunci UMKM ke Panggung Keuangan Global
-
Indonesia Semakin Dekat Garap Proyek Nuklir Bareng Rusia
-
Target Harga BUMI Saat Sahamnya Hancur Lebur Ditekan Aksi Jual Massal
-
Mengenal ORI029: Imbal Hasil Tetap Hingga 6 Tahun dan Cara Beli
-
Profil PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP): Pemegang Saham dan Kinerja
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Bisa Dibeli Hari Ini, Simak Jadwal Lengkapnya
-
Promo Tiket Pesawat Pelita Air Periode 1-28 Februari 2026