Jakarta Berlakukan PSBB, Kemenkeu Gelontorkan Bantuan Pangan

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB demi menekan angka penularan virus corona atau Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Menanggapi hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menyiapkan skema program bantaun, khususnya bantuan pangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Skema bantuan ini di luar skema bantuan lain seperti PKH, Program Kartu Sembako, dan Program Kartu Prakerja," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Askolani menjelaskan bahwa bantuan ini terdiri dari sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti halnya beras, minyak goreng hingga gula, yang akan dibagikan secara merata lewat perusahan konsorsium langsung kepada masyarakat menengah bawah.

"Mereka akan melakukan distribusi seperti beras dan minyak dan ke keluarga-keluarga menengah bawah di Jadebotabek. Ini bisa dilakukan dua minggu sekali atau sebulan sekali," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, ibu kota akan resmi menerapkan PSBB mulai Jumat (10/4/2020).

Keputusan itu setelah dilakukan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Selasa (7/4/2020) malam.

Pertemuan itu dilakukan menindaklanjuti surat keputusan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan untuk menerapkan PSBB di DKI.

"Dari pembahasan yang kita lakukan tadi DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan keputusan keputusan menteri. Efektif mulai Jumat tanggal 10 April 2020," ujar Anies di Balai Kota.

Baca Juga: Ridwan Kamil: PSBB Corona Seperti Lockdown

Menurut dia, PSBB di Jakarta akan berlaku selama 14 hari. Namun status itu bisa diperpanjang jika penanganan corona di DKI tak kunjung terkendali.

Mantan Mendikbud ini mengatakan, kebijakan ini sejatinya sudah diterapkannya dalam tiga pekan terakhir. Namun bedanya, PSBB kali ini adalah soal penegakkan hukum. Ia menyebut, ada hukum yang lebih mengikat bagi masyarakat yang melanggar PSBB.

"Karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati sekaligus menjadi pedoman bagi semua," ucap Anies.