Meutya Hafid Minta Kewajiban Pajak Perusahaan Media Dihapus Selama 2020

Suara.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan media dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak.

"Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik," kata Meutya Hafid ditulis Jumat (10/4/2020).

Politisi Partai Golkar sekaligus mantan wartawan itu beranggapan, tidak berlebihan menyebut bahwa pekerja pers adalah juga menjadi bagian dari garda terdepan melawan Covid-19 yaitu perang melawan Covid dengan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoaks saat ini.

Menurut Meutya Hafid, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini diantaranya penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

"Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers," kata Meutya.

Meutya Hafid juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan media untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan media yang kredibel pada saat situasi krisis.

Berita ini sebelumnya dimuat Saibumi.com jaringan Suara.com dengan judul "Dampak Corona, Meutya Hafid Minta Pemerintah Juga Beri Insentif ke Perusahaan Pers"