Suara.com - Maskapai Garuda Indonesia memiliki strategi untuk membedakan penumpang yang mudik dan pulang kampung dalam masa pelarangan mudik saat ini.
“Kalau di penerbangan mudah mendefinisikan mudik atau pulang kampung. Pertama dari KTP asal daerah, kedua tidak punya tiket balik atau ‘return ticket’,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Ia mengeluhkan banyak calon penumpang yang tidak bisa terbang dan memutuskan untuk mengembalikan bea tiket (refund), terlebih setelah keluar Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
“Kita masih menghadapi kondisi abnormal, banyak yang membatalkan karena tidak bisa pergi bukan karena tidak mau ditambah PM 25 mewajibkan kami me-‘refund’ tiket,” katanya.
Namun, Irfan mengatakan pihaknya akan tetap mengembalikan bea tiket dengan voucher meskipun itu untuk tiket promo.
“Kalau tiket pesawat kelas rendah, seperti promo, Anda tidak bisa refund, tidak bisa reschedule, tertulis begitu. Tapi, karena kondisi ini siapapun kami refund, tapi tidak ganti dengan cash, kami ganti voucher berlaku sampai Maret 2021,” katanya.
Ia berharap pada 3 Mei 2020, penerbangan domestik bisa dibuka kembali karena banyak penumpang yang terjebak (stranded) di zona merah dan yang masuk ke dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Kalau dibuka lagi tanggal 3 Mei, siapapun akan banyak persyaratan, termasuk maksud terbang dan kesehatan,” katanya.
Awalnya, Irfan akan memindahkan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, ke Bandara Kertajati, Majalengka, namun akan menimbulkan masalah baru di sisi transportasi darat.
Baca Juga: Paras Cantik Pramugari Sementara Tak Bisa Dilihat di Pesawat Garuda
“Kami ada keinginan pindahkan ke Kertajati dari Cengkareng. Ini cuma mengalihkan saja persoalan tadinya di pesawat sekarang di darat karena dari Jakarta harus melalui akses tol di mana dalam PM 25 diawasi sangat ketat,” katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Kemenkeu Ungkap Efek Perang AS-Israel-Iran ke Ekonomi RI
-
Empat Kapal Pertamina Tertahan di Timur Tengah saat Perang AS dan Israel vs Iran Berkecamuk
-
Kemenkeu Umumkan PMI Manufaktur Indonesia Pecah Rekor di Februari 2026
-
Harga Gas Eropa Meroket Usai Kilang Qatar dan Arab Saudi Lumpuh Pasca Serangan Iran
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
-
Airlangga Wanti-wanti Harga BBM Naik Imbas Perang AS-Iran
-
Dorong Green Mining, PLN Salurkan 23.040 Unit REC PT Borneo Indobara
-
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Turun di Januari
-
Surplus Dagang RI Pada Januari 2026 Makin Ciut, Terendah Sejak 2021
-
Perang Makin Memanas, IHSG Langsung Terkapar 2,66% dan 704 Saham Merosot