Suara.com - Warga sekitar Kawasan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara soal penolakan masuknya 500 TKA China di Konawe yang kerap dilontarkan beberapa pihak.
Mereka tidak mempermasalahkan kedatangan TKA China tersebut dengan catatan pemerintah mengatur protokol kesehatan yang ketat untuk penanganan corona.
Kepala Desa Puruuy Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe Mahadi menyayangkan pihak-pihak yang berkomentar tanpa mempertimbangkan ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada beroperasinya industri pengolahan nikel tersebut.
Menurut Mahadi selama ini banyak masyarakat sekitar yang direkrut sebagai karyawan sehingga kehadiran industri tersebut membuka lapangan kerja kepada masyarakat yang sebelumnya bekerja tidak menentu.
Selain itu, Mahadi juga menuturkan hubungan antara masyarakat dan pekerja asing selama ini terjalin dengan baik.
"Namun sejak adanya pandemi ini, perusahaan memang membatasi kegiatan para tenaga kerja asing, tidak ada yang keluar," ujar Mahadi, ditulis Kamis (4/6/2020).
Sementara pekerja kawasan VDNI seperti Jusman Usman warga Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe yang sudah lima tahun bekerja di PT OSS, menyampaikan bahwa sejak awal bekerja di Kawasan Industri tersebut, kedatangan TKA selalu diikuti dengan terbukanya lapangan kerja untuk lebih banyak lagi pekerja lokal.
"Untuk TKA datang itu kan khusus pembangunan smelter, saya rasa tidak akan bisa mereka kerjakan sendiri tanpa karyawan lokal, jadi harus berdampingan. Mereka datangnya 500 orang otomatis karyawan yang nanti direkrut akan banyak karena dari segi konstruksi, smelter itu rumit pembangunannya. Jadi pasti memerlukan tenaga kerja lokal," imbuh Jusman.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah TKA China Ketahuan Saat Menyusup di Bandara Banyuwangi?
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
Terkini
-
Siap-siap! Purbaya Pastikan THR ASN Rp 55 Triliun Cair Minggu Pertama Puasa
-
Harga Daging Ayam Naik Jelang Ramadan, Ini Alasan Mendag
-
LENSA Invoice Material Jadi Langkah Strategis Telkom Akses Perkuat Tata Kelola Digital
-
Sepanjang 2025, TJSL PLN Peduli Jangkau Lebih dari 700 Ribu Penerima Manfaat di Seluruh Indonesia
-
Petani Sawit Protes Penyitaan Kebun oleh Satgas PKH, Regulasi Diabaikan
-
Klarifikasi Menkeu Purbaya usai Bea Cukai Sita Bantuan Bencana Sumatra dari Diaspora
-
Investor Serbu Pasar Saham, IHSG Terbang ke Level 8.300
-
Purbaya Kritik Bappenas soal Anggaran Banjir Sumatra: Diketok Sedikit Biar Kerja Lebih Cepat
-
Dana Tanggap Darurat Kemenpu Dialihkan dari Pos Anggaran, Begini Kata Menkeu
-
Purbaya Gelontorkan Rp 75 Triliun Pulihkan Banjir Sumatra, Cair Bertahap 3 Tahun