Suara.com - Warga sekitar Kawasan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara soal penolakan masuknya 500 TKA China di Konawe yang kerap dilontarkan beberapa pihak.
Mereka tidak mempermasalahkan kedatangan TKA China tersebut dengan catatan pemerintah mengatur protokol kesehatan yang ketat untuk penanganan corona.
Kepala Desa Puruuy Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe Mahadi menyayangkan pihak-pihak yang berkomentar tanpa mempertimbangkan ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada beroperasinya industri pengolahan nikel tersebut.
Menurut Mahadi selama ini banyak masyarakat sekitar yang direkrut sebagai karyawan sehingga kehadiran industri tersebut membuka lapangan kerja kepada masyarakat yang sebelumnya bekerja tidak menentu.
Selain itu, Mahadi juga menuturkan hubungan antara masyarakat dan pekerja asing selama ini terjalin dengan baik.
"Namun sejak adanya pandemi ini, perusahaan memang membatasi kegiatan para tenaga kerja asing, tidak ada yang keluar," ujar Mahadi, ditulis Kamis (4/6/2020).
Sementara pekerja kawasan VDNI seperti Jusman Usman warga Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe yang sudah lima tahun bekerja di PT OSS, menyampaikan bahwa sejak awal bekerja di Kawasan Industri tersebut, kedatangan TKA selalu diikuti dengan terbukanya lapangan kerja untuk lebih banyak lagi pekerja lokal.
"Untuk TKA datang itu kan khusus pembangunan smelter, saya rasa tidak akan bisa mereka kerjakan sendiri tanpa karyawan lokal, jadi harus berdampingan. Mereka datangnya 500 orang otomatis karyawan yang nanti direkrut akan banyak karena dari segi konstruksi, smelter itu rumit pembangunannya. Jadi pasti memerlukan tenaga kerja lokal," imbuh Jusman.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah TKA China Ketahuan Saat Menyusup di Bandara Banyuwangi?
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z
-
Airlangga Bongkar Proyek Data Center Raksasa, Nvidia hingga Big Tech Masuk RI
-
Tiket Indomaret Fun Run 2026 Bisa Dibeli Lewat BRImo, Ada Diskon Rp 25 Ribu
-
Menko Airlangga Minta Dubes Negara Sahabat Kawal Realisasi Investasi Hasil Lawatan Prabowo