Penjaminan Modal Kerja UMKM Ditargetkan Hingga Rp 100 Triliun

Suara.com - Pemerintah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian di tengah pandemi virus corona.

Dalam acara yang dilakukan secara virtual tersebut juga dihadiri oleh 5 menteri ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi), di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam acara tersebut, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program penjaminan modal kerja khusus UMKM ini, pemerintah menjamin pinjaman hingga 80 persen bagi pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan.

"Penjaminan modal kerja dijamin pemerintah 80 persen. Targetnya Rp 100 triliun sampai dengan 2021. Presiden meminta ini supaya turun ke bawah, kepada yang berhak yang menerima," kata Luhut dalam acara tersebut, Selasa (7/7/2020).

Luhut mengungkapkan bahwa pelaku UMKM adalah tulang punggung atau backbone perekonomian nasional. Sehingga memiliki peran penting dalam membangkitkan kembali perekonomian saat pandemi virus corona atau Covid-19.

"UMKM adalah backbone dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Saya pikir ini suatu sistem yang terpadu, walaupun lama tapi ini sudah berjalan," katanya.

Selain program ini, pemerintah kata Luhut juga sedang menyusun bantuan finansial dan non finansial bagi koperasi yang kesulitan karena Covid-19.

"Kita sedang menghitung dan diharapkan bulan ini bisa terselesaikan," harapnya.

Tujuan dari program ini kata dia adalah untuk mencegah PHK dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyusun berbagai stimulus untuk membantu sektor usaha ini dengan berhati-hati.

Baca Juga: 5 Menteri Luncurkan Program Penjaminan Modal Kerja UMKM

"Kita butuh realisasi belanja yang cepat dan tepat tanpa menghilangkan governance yang baik. Semua kami lakukan secara terintegrasi antarkementerian," katanya.