UMKM RI Terjebak 'Simalakama': Pintar Produksi Tapi Gagal Jual Gara-gara Gempuran Barang Impor!

Suara.com - Potret buram masih menyelimuti wajah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air. Meski akses permodalan kian terbuka lebar, para pejuang ekonomi rakyat ini justru dihantui persoalan barang menumpuk di gudang karena pasar sudah dikuasai oleh produk impor.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan adanya fenomena mengkhawatirkan di mana pengusaha lokal mampu berproduksi berkat pinjaman modal, namun berujung pada kredit macet karena gagal menjual produknya.

“Banyak juga kejadian, saudara-saudara kita sudah bisa produksi barang jualan makanan, minuman, ataupun gelas dan lain sebagainya, tapi pasar tidak menerima karena derasnya barang-barang impor dari luar,” ujar Maman usai rapat dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat di Blok M, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Maman menjelaskan, derasnya arus barang impor membuat produk lokal kalah bersaing, baik dari sisi harga maupun penetrasi pasar.

Kondisi ini menciptakan "lingkaran setan": UMKM meminjam modal untuk produksi, barang tidak laku terjual, mereka tidak punya uang untuk mencicil pinjaman, dan akhirnya kehilangan akses modal untuk masa depan.

Kementerian UMKM pun kini sadar bahwa menyuntikkan uang saja tidak cukup. Maman menegaskan bahwa strategi pemerintah harus bergeser, tidak hanya fokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga wajib melindungi dan "memaksa" pembukaan akses pasar bagi produk lokal.

“Supaya pada saat kita bantu UMKM bisa mendapatkan pembiayaan, mereka juga bisa jual di pasar,” tegasnya.

Data Kredit UMKM: Rp1.600 Triliun

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perbankan sebenarnya sangat royal dalam mengucurkan dana ke sektor ini.

Baca Juga: Kebijakan Terbaru Donald Trump Bikin Kanselir Jerman Kesal: Kasih Pukulan ke Seluruh Eropa

Maman menyebut alokasi kredit untuk UMKM terus merangkak naik dalam satu dekade terakhir hingga menembus angka fantastis Rp1.600 triliun pada tahun 2025.

Dari total tersebut, Rp300 triliun merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah, sementara sisanya, Rp1.300 triliun, adalah kredit non-KUR dengan bunga komersial.

“Kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir, alokasi kredit perbankan kepada sektor UMKM itu naik terus,” beber Maman.