Suara.com - Bank BRI mendapat tambahan kuota Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPRS FLPP) sebanyak 2000 unit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2020, setelah sebelumnya kuota 3000 unit FLPP yang diberikan pemerintah telah terserap 100 persen pada Juli 2020.
Direktur Konsumer Bank BRI, Handayani mengungkapkan, tambahan kuota yang diberikan ini menunjukkan komitmen Bank BRI dalam menggarap KPRS FLPP seiring dengan tingginya permintaan dan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia.
“Perseroan terus mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan rumah kepada masyarakat dengan harga yang relatif rendah. Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, kami terus berupaya ekspansi secara selective growth dalam penyaluran KPRS FLPP sehingga bisa terserap maksimal,” ujarnya, dalam sesi virtual sharing session bersama Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Arief Sabaruddin.
KPR Sejahtera FLPP merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan rumah subsidi dengan harga terjangkau, namun tetap menjaga kualitas dari rumah tersebut. Masyarakat yang memperoleh fasilitas ini akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam mengangsur pinjamannya, antara lain suku bunga kredit yang murah yakni 5 persen efektif sepanjang tenor, uang muka yang terjangkau dan tenor pinjaman yang panjang hingga 20 tahun.
Bagi masyarakat yang akan mengajukan KPR Sejahtera FLPP, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta, belum pernah menerima subsidi perumahan sebelumnya, dan merupakan rumah pertama dan masyarakat penerima wajib untuk menghuni rumah tersebut.
Hingga Mei 2020, kredit KPR Bank BRI telah mencapai Rp 33,34 triliun, atau tumbuh 15 persen year on year.
“Perseroan optimistis, kuota tambahan yang diberikan akan terserap optimal seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat. Tentunya dengan komitmen kami untuk memberikan layanan yang lebih baik. Kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses operasionalnya,” pungkas Handayani.
Berita Terkait
-
BRI Bukukan Penjualan ORI017 secara Fantastis, Capai Rp 2,19 Triliun
-
Dalam 3 Pekan, BRI Salurkan 77 Persen Penempatan Dana PEN dari Pemerintah
-
BRI dan BUMN Beri Asuransi Davestara bagi Petugas KRL yang Temukan Uang
-
Transformasi saat Pandemi, Dirut BRI Dinobatkan sebagai CEO Paling Visioner
-
Danareksa Berkolaborasi dengan Pegadaian Tawarkan Alternatif Pembayaran
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun