Suara.com - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan akselerasi penyaluran kredit atas penempatan dana yang diterima dari pemerintah. Hingga pertengahan Juli 2020, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 7,7 triliun, atau setara 77 persen dari alokasi yang diterima sebesar Rp 10 triliun.
Sebelumnya, Rabu (24/6/2020), pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama untuk sektor riil.
Direktur Utama Bank BRI, Sunarso menjelaskan, kredit atas penempatan dana dari pemerintah tersebut disalurkan kepada hampir 150 ribu pelaku usaha, dengan mayoritas sebesar 61 persen berada di segmen mikro, dengan komposisi sektor ekonomi pertanian dan perikanan mencapai 21 persen.
“Apabila kita lihat sebaran secara geografis, 58 persen penerima kredit tersebut berada di Pulau Jawa dan sisanya, 42 persen berada di luar Pulau Jawa,” ujar Sunarso.
Ini merupakan upaya BRI untuk melakukan pemerataan ekonomi di Indonesia.
Sebelumnya, Sunarso berkomitmen, dana yang diterima tersebut akan mampu me-leverage ekspansi kredit BRI setidaknya tiga kali untuk mendorong sektor riil, utamanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Khusus BRI, misalkan kita dapat Rp 10 triliun, maka harus ekspansi menjadi Rp 30 triliun, dan kami komit mencapai lebih dari itu. Kami targetkan pada segmen UMKM yang mendukung sektor pangan, baik pertanian maupun pendukung industri pertanian. Demikian pula sektor distribusi dan fasilitas kesehatan. Fokus paling besar ke pangan,” ujar Sunarso.
“Saat ini, BRI akan tetap ekspansi untuk terus tumbuh. Dengan begitu, UMKM akan tetap berdaya dan akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan ujungnya mengurangi angka pengangguran,” pungkas Sunarso.
Upaya yang dilakukan BRI selaras dengan strategi pemerintah, utamanya Kementerian BUMN, yang terus berupaya agar membangkitkan kembali bisnis UMKM yang tergerus akibat dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bank BRI Implementasikan Strategi Dukung Pemerintah Selamatkan UMKM
Menteri BUMN, Erick Thohir yakin, UMKM Indonesia tangguh dan bisa bersaing merambah pasar internasional.
Berita Terkait
-
BRI dan BUMN Beri Asuransi Davestara bagi Petugas KRL yang Temukan Uang
-
Transformasi saat Pandemi, Dirut BRI Dinobatkan sebagai CEO Paling Visioner
-
Danareksa Berkolaborasi dengan Pegadaian Tawarkan Alternatif Pembayaran
-
Bantuan Subsidi Bunga KUR Meringankan Beban Para Pedagang
-
BRI Luncurkan Platform Digital Saving BRI Buka Rekening
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Rupiah Masih Loyo Pagi Ini, Berpeluang Sentuh Rp18.000
-
Bisa Pesan Sekarang, Harga Emas Antam Tetap Rp2.665.000/Gram Hari Ini
-
Tak Lagi Sekadar Simpan Pinjam, Koperasi Didorong Bangun Bisnis PLTS
-
IHSG Bergerak Dua Arah Pagi Ini ke Level 5.800-an, BREN dan ANTM Mulai Diburu Asing
-
OJK Kaji Penguatan Pengawasan Rekening Judi Online, Lebih dari 33 Ribu Sudah Diblokir
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri