Suara.com - Pemerintah terus menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan di tengah berbagai tantangan teknis implementasi program seperti, keterbatasan data dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah bersikap terbuka dan fleksibel terhadap dinamika yang ada, serta mempersiapkan berbagai skenario dan rencana kontijensi untuk menghadapi ketidakpastian.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel acara peluncuran virtual the Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juli 2020 dengan tema 'Long Road to Recovery' yang dilakukan secara virtual pada Kamis (16/7/2020).
“Saya setuju (data) ini adalah area di mana Pemerintah Indonesia butuh ditingkatkan lagi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Indonesia, tentunya memberikan tanggungjawab lebih bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data kepada kelompok atau keluarga keluarga miskin dan update data. Kementerian Keuangan juga mendukung pemerintah daerah agar bisa meng-update data dari rumah ke rumah tangga yang membutuhkan dukungan sehingga mereka bisa diidentifikasi dan datanya terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dibangun atau didasari dari mobilisasi orang dan barang dan juga modal dengan tanpa batas atau borderless. Hal inilah yang menciptakan growth atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging yang maju dan negara berkembang.
Melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam masa pandemi yang diperkirakan mengalami kontraksi, Indonesia harus mempersiapkan diri bersiap-siap untuk melihat outlook atau prospek apa saja yang optimistik dan tidak optimistik.
“Itulah yang menjadi alasan mengapa kita memiliki rencana cadangan atau contingency plan. Kita selalu berharap yang terbaik tetapi mempersiapkan yang terburuk juga dan ini coba kita lakukan melihat dimana ada kontraksi dari Mei hingga Juli,” ungkap Menkeu
Dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah selalu mencoba mengidentifikasi gagasan kebijakan yang baik. Namun, implementasinya sangat bergantung dari data serta mekanismenya, apakah bisa mencapai kelompok sasaran dengan cara yang sangat efektif.
Kemudian, apakah infrastrukturnya sudah cukup baik yang diperlukan untuk mengeksekusi kebijakan yang bisa menjangkau kelompok yang ingin dijangkau?
“Ini adalah hal-hal yang selalu menjadi tantangan tidak bagi pemerintah bukan karena pemerintah tidak bisa mengidentifikasi, tetapi bagaimana menjangkau mereka dengan cara yang paling efektif ini adalah sangat penting dan yang terakhir dengan semua tantangan ini kita juga harus menyadari sebagaimana yang disebut bahwa kapasitas fiskal bukannya tidak terbatas, kita harus memastikan prioritasnya apa dan di area mana saja dan apakah kebijakan ini efektif."
Baca Juga: Pajak Terus Menurun, Legislator Minta Menkeu Lakukan Evaluasi Serius
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak