Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melantik 62 pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan. Mereka diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perumahan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Pelantikan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Para pejabat tersebut, nantinya akan bertugas di pusat maupun di sejumlah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (Balai P2P) di 19 daerah.
“Pejabat pengawas diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perumahan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam sambutan pengarahannya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pengawas.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Kepala Biro Kepegawaian, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Menurut Khalawi, pejabat pengawas bersama para pejabat fungsional merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kinerja Ditjen Perumahan. Ia berharap, mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya
Pelantikan Pejabat Pengawas tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 83/KPTS /Dr/2020 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
Mereka nantinya akan bertugas di lingkungan Ditjen Perumahan di pusat maupun Balai P2P, di 19 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami bersyukur, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dapat mengadakan pelantikan pejabat Eselon IV di pusat dan Balai Perumahan. Kami juga melaksanakan kegiatan ini dengan mengacu pada protokol kesehatan dan setiap peserta juga sudah di rapid test dan mengenakan masker guna meminimalisir penularan Covid-19,” katanya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun Rusunawa Ponpes Walisongo di Poso
Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, pembentukan Balai P2P diharapkan dapat meningkatkan pembangunan rumah masyarakat. Balai P2P, nantinya juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga ada sinkronisasi dan koordinasi program perumahan untuk masyarakat di aderah.
“Saya ucapkan selamat melaksanakan amanah yang diberikan dan bekerja ikhlas untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Saya juga minta para pejabat dan pegawai untuk tetap menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19 ini,” harapnya.
Berita Terkait
-
PUPR Kukuhkan 75 Pejabat Baru Direktorat Jenderal Perumahan
-
Pemerintah akan Bangun Perumahan Rakyat di Jambi dan Bengkulu
-
Sukseskan Program Sejuta Rumah, Pemda Diminta Siapkan Strategi Pembangunan
-
PUPR Sosialisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di Kalimantan Barat
-
Pemerintah Bantu Rp 17,5 Juta untuk Perbaikan Rumah bagi 200 Warga Ciamis
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond
-
Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik
-
Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM
-
Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
-
Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis