Masyarakat Diminta Tak Panik Jika Indonesia Dinyatakan Resesi

Suara.com - Ekonomi Indonesia makin dekat dengan jurang resesi, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II yang tumbuh negatif minus 5,32 persen.

Meski berpotensi besar terjerembab dalam kemerosotan ekonomi akibat pandemi virus corona atau Covid-19, tapi masyarakat dinilai tak perlu panik atas situasi ini.

"Meskipun Indonesia nanti dinyatakan resesi, masyarakat tidak perlu panik," kata ekonom Core Piter Abdullah kepada Suara.com, Rabu (5/8/2020).

Piter beralasan resesi sudah menjadi sebuah kenormalan baru di tengah wabah virus corona. Menurutnya, hampir semua negara mengalami resesi.

Meski begitu, yang terpenting kata dia adalah bagaimana menjaga dunia usaha bisa bertahan di tengah resesi.

"Apabila dunia usaha bisa bertahan, tidak mengalami kebangkrutan, maka kita akan bisa bangkit kembali dengan cepat ketika wabah sudah berlalu," katanya.

"Kita optimis dengan berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah melalui program PEN, kita akan bisa meningkatkan daya tahan dunia usaha kita, dan kita akan recovery pada tahun 2021," tambahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat, pasalnya di triwulan II tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik yakni diangka 5,07 persen.

Baca Juga: Anies Sebut Ekonomi Jakarta Kuartal II Kontraksi 8,22 Persen karena Covid

Dirinya menjelaskan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada triwulan II 2020 sebesar Rp 2.589,6 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan kuartal I 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,19 persen," ujarnya.

Sementara itu, kumulatifnya pada semester I 2020 mencapai 1,26 persen.

Pandemi Covid-19 kata dia benar-benar meluluhlantakkan ekonomi nasional, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita bisa melihat semua negara pada triwulan kedua mengalami kontraksi yang sama," katanya.