Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan menghabiskan seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang sebesar Rp 2.700 triliun lebih.
Hal tersebut demi menyelamatkan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Hingga pertengahan tahun, kata Ketua Umum Partai Golkar ini pemerintah sudah membelanjakan kas negara mencapai Rp 1.000 triliun.
"Sampai Juli kemarin sudah membelanjakan Rp 1.000 triliun sehingga dalam kuartal III dan kuartal IV itu kita diharapkan bisa membelanjakan Rp 1.700 triliun di mana, Rp 700 triliun di kuartal III dan Rp 1.000 triliun ada di kuartal IV," kata Airlangga dalam webinar Rakornas Apindo, Rabu (12/8/2020).
Airlangga menuturkan sata-satunya instrumen penyelamat ekonomi adalah dengan memaksimalkan belanja negara, mengingat sektor lain tidak bisa diharapkan karena mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Covid-19.
Makanya kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pembantunya untuk bergerak cepat memacu belanja agar pertumbuhan ekonomi bisa memasuki zona positif.
"Bapak Presiden mendorong belanja di setiap kementerian dipacu. Karena kalau ini dipacu kita harapkan bisa masuk ke jalur positif," jelasnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah akan maksimal berperan dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
Caranya dengan memastikan Kementerian/Lembaga (K/L) mempercepat belanja dan mempersiapkan estimasi pencairan anggaran per bulan.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Nyungseb Gara-gara Orang Kaya Malas Belanja
“Kemenkeu siap mengadakan cash-nya dan kegiatan harus berjalan semua apalagi kegiatan berupa padat karya, perlindungan sosial, UMKM," ungkapnya pada dalam sebuah webinar, Rabu (12/8/2020).
Belanja pemerintah dinilai masih lambat. Ini dibuktikan dengan masih kecilnya angka penyerapan anggaran di enam sektor utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sektor kesehatan masih menyerap 7,93 persen, perlindungan sosial 42,31 persen, Sektoral dan Pemda 8,01%, UMKM 26,33 persen, Pembiayaan Korporasi 0 persen, dan Insentif Usaha 13,43 persen.
Dalam situasi ini, Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Wamenkeu, ingin menyerap seluruh defisit yang disiapkan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya Kementerian/Lembaga diminta berhemat, untuk tahun ini Pemerintah ingin total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.739,2 triliun dapat seluruhnya direalisasikan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga dan empat tahun 2020.
“Sekarang dalam mode mengejar pencairan,” kata Wamenkeu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
IHSG Meroket, Efek Saham-saham Prajogo Pangestu Diborong Asing?
-
Lonjakan Harga Pangan Nasional, Cabai Naik hingga 18 Persen
-
Malaysia Mulai Krisis BBM Juni 2026, Bagaimana dengan Indonesia?
-
Mata Uang Negara Lain Menguat, Rupiah Amblas ke Rp17.124 per Dolar AS
-
Harga Emas Antam Naik saat Harga Emas Dunia Turun, Mengapa?
-
IHSG Terus Terbang, Tembus Level 7.600 Pagi Ini
-
Ritual Aneh Investor Agar Cuan: Dari Punggung Sakit George Soros Hingga Ramalan Bintang
-
18 Saham Ditendang dari Bursa, BEI: Itu Peringatan Buat Emiten
-
Transaksi Digital Melonjak, Bank Mega Syariah Raup DPK Rp709 Miliar
-
Prabowo Temui Vladimir Putin saat Menhan Teken Kesepakatan Menteri Perang AS