Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan kepada anak buahnya untuk menggenjot anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga akhir September guna menghindari resesi. Oleh karena itu ia meminta jajarannya segera menyalurkan berbagai dana bantuan sosial yang telah dianggarkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional atau Satgas PEN menargetkan penyaluran stimulus ekonomi hingga 30 September 2020 mencapai Rp100 triliun.
"Sampai saat ini dari Minggu ke Minggu, kita bisa melihat 7 minggu + 2 hari sudah Rp87,58 triliun yang bisa disalurkan. Jadi kami masih punya waktu 2 minggu + 2 hari, insya Allah akan kami kejar angkanya bisa sampai Rp100 triliun," kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Budi menambahkan jika pemerintah mampu menyalurkan stimulus Rp100 triliun hingga akhir September, dampaknya akan sangat terasa terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020.
"Jadi konsentrasi kami, konsentrasi satgas adalah mengejar angka Rp100 triliun sampai akhir September," ujarnya.
Dia mengatakan sisa waktu selama dua pekan, pemerintah memprioritaskan program-program stimulus ekonomi, seperti meningkatkan daya beli masyarakat lewat sejumlah bantuan sosial atau Bansos.
Salah satunya program Bansos tunai non Jabodetabek yang dalam dua pekan bisa disalurkan sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian program kartu prakerja dalam waktu dua pekan bulan ini diharapkan bisa disalurkan sebesar Rp2,8 triliun.
Lalu subsidi gaji yang dalam dua pekan juga tersalurkan 2 batch sebesar Rp3,6 triliun, sehingga progres dalam dua pekan terakhir Rp14,47 triliun.
"Jadi kalau diharapkan kecepatannya sama, kita bisa dapatkan Rp15 triliun lagi," tuturnya.
Baca Juga: Selamatkan Ekonomi Gegara Pagebluk, Pemerintah Klaim Gelontorkan Rp 87,5 T
"Insya Allah angka Rp100 triliun penyaluran program PEN selama kuartal III, Juli-September bisa kita capai. Mudah-mudahan itu bisa memberikan dukungan yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kasus Dokter Internship Meninggal, Menkes Minta Audit Medis Tindakan RS
-
Menkes Budi Waspadai Hantavirus Masuk Indonesia, Rapid Test hingga PCR Disiapkan
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Airlangga Klaim Risiko Resesi Indonesia Cuma 5 Persen, Lebih Aman dari AS-Kanada-Jepang
-
Menkes Sebut Isu Halal-Haram dan Dampak Pandemi Jadi Pemicu Tingginya Kasus Campak
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 9 Mei 2026: Antam Turun, UBS dan Galeri24 Stabil
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026