Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mendukung majunya ekonomi industri syariah nasional. Salah satu yang sedang diperjuangkan adalah pengujian produk dalam mendapatkan sertifikat halal.
Menurutnya, sektor industri syariah jangan sampai terbebani dengan tuntutan untuk mendapatkan sertifikat halal.
"Dalam konteks itu peraturan perundang-undangan dan mekanisme untuk bisa meningkatkan pengujian produk halal secara efisien dan tidak menjadi beban bagi industri menjadi sesuatu yang penting," kata Sri Mulyani pada pembukaan acara forum riset ekonomi dan keuangan syariah secara virtual, Senin (21/9/2020).
Menurut dia, masih kurang berkembangnya ekonomi industri syariah dalam negeri karena kurangnya daya saing produk halal Indonesia dengan produk yang datang dari luar negeri.
"Teknologi tentu bisa membantu namun policy dan institusi untuk bisa mendukung perlu dikaji sehingga kita mampu menjadi pusat industri halal yang efisien, inovatif, dan punya daya kompetisi," paparnya Sri Mulyani.
Dirinya menyebut porsi industri keuangan syariah nasional masih sangat rendah padahal Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi syariah cukup besar.
"Kembangkan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya tugas pemerintah tetapi suatu kepedulian seluruh pemangku kepentingan," kata bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk itu kata Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ini, dirinya mendorong industri syariah untuk melek teknologi dalam mengembangkan potensi yang ada.
"Pengaruh teknologi ini diharapkan akan mengakselerasi pembangunan ekonomi keuangan syariah, termasuk dari sisi inklusi keuangan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Muncul Label Halal di Panci Teflon, Ulil Abshar: Ini Salah Kaprah!
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, sebelum terjadi covid, perbankan syariah Indonesia telah bukukan kinerja cukup baik dengan pertumbuhan double digit degan market share di atas 5 persen.
Namun di saat terjadi covid-19 seluruh industri keuangan termasuk perbankan dan perbankan syariah melakukan perubahan dalam rencana pertumbuhan mereka diakibatkan risiko akibat covid-19.
"Pandemi ini tidak hanya masalah kesehatan dan mengancam jiwa tapi mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi yang sebabkan seluruh masyarakat harus lakukan social distancing dan berimbas ke industri ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
OJK Rilis Daftar 'Whitelist' Platform Kripto Berizin untuk Keamanan Transaksi
-
Terkendala Longsor, 2.370 Pelanggan PLN di Sumut Belum Bisa Kembali Nikmati Listrik
-
Menperin Minta Jemaah Haji Utamakan Produk Dalam Negeri: Dapat 2 Pahala
-
OJK Sorot Modus Penipuan e-Tilang Palsu
-
Pertamina Rilis Biosolar Performance, BBM Khusus Pabrik
-
UMKM Kini Bisa Buat Laporan Keuangan Berbasis AI
-
Jelang Nataru, Konsumsi Bensin dan LPG Diramal Meningkat, Pertamina Siagakan 1.866 SPBU 24 Jam!
-
Darurat Komunikasi di Aceh: Saat Internet Mati Begitu Listrik Padam, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Perluas Jangkauan Pelayanan, KB Bank Resmikan Grand Opening KCP Bandung Taman Kopo Indah
-
Distribusi BBM di Sebagian Wilayah Aceh Masih Sulit, Pertamina: Kami Terus Untuk Recovery