5 Jalan Bersejarah di Indonesia dan Keunikannya

Lajur jalan juga tergolong lebar, yakni 3,75 meter. Lebar lajur tol pada umumnya sekitar 3,5 meter. Jagorawi menghubungkan wilayah Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor dan Ciawi. Biaya pembangunan mencapai Rp 350 juta per kilometer.

3. Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang)

Pembangunan jalan di Indonesia sempat tersendat menyusul krisis ekonomi yang terjadi pada medio 1998-1999. Perkembangan jumlah jalan tol baru sangat lambat.

Setelah Presiden Soeharto turun jabatan, hanya ada beberapa pembangunan jalan, salah satunya jalan tol Pondok Aren-Ulujami, Jakarta yang mulai beroperasi pada Februari 1999. Jalan ini memiliki panjang 5,55 km.

Setelah krisis ekonomi berangsur pulih, pembangunan jalan di Tanah Air mulai kembali digaungkan, terkhusus di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tol pertama yang dibangun SBY adalah tol Cipularang yang menghubungkan Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Tol itu dibangun dengan panjang 606 kilometer.

Memang ada banyak jalan tol yang diresmikan di masa pemerintahan SBY mulai dari periode 2004-2009 dan 2009-2014. Namun, Tol Cipularang terbukti sebagai salah satu yang strategis karena mempercepat perjalanan dari dua kota besar yakni Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat, dan sebaliknya.

4. Trans Papua dan 'Daendels' Indonesia

Seiring berjalannya waktu, Indonesia tidak hanya fokus membangun jalan di pulau Jawa. Setelah Sumatera, daerah lain yang turut merasakan sentuhan pembangunan jalan berskala besar adalah Papua.

Baca Juga: Wajib Tahu, Ini Jenis-jenis dan Pembagian Kategori Jalan di Indonesia

Proyek pembangunan jalan yang diinisiasi Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, itu dinamakan Trans Papua. Proses pembangunan jalan ini disebut-sebut mirip seperti yang dilakukan Herman Willem Daendels, dalam artian membangun sesuatu di tempat yang infrasfrukturnya belum terlalu maju.

Presiden Jokowi bertekad membangun infrastruktur yang masif di tanah Papua dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat setempat. Infrastruktur, terutama jalan, adalah kebutuhan yang memiliki urgensi tinggi bagi masyarakat di bumi Cenderawasih.

Proyek jalan Trans Papua sendiri sejatinya telah dimulai sebelum era Presiden Jokowi, tepatnya sejak tahun 1980 silam. Tujuannya sama, demi memecah isolasi dan kebuntuan pembangunan di Papua.

Pada 2014, total panjang jalan Trans Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah tersambung adalah 3.263 kilometer. Presiden Jokowi pun bertekad untuk memperluas cakupannya.

Pada 2018, Kementerian PUPR berhasil menyambungkan Jalan Trans Papua yang berada di Papua Barat dengan panjang 1.070,62 kilometer.

Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR membangun 150 kilometer karena 920 kilometer sudah dibangun sejak tahun 1980-an silam.

Jalan Trans Papua di Provinsi Papua Barat sendiri memiliki dua ruas. Di antaranya yaitu ruas Sorong-Maybrat-Manokwari dengan panjang 594,81 kilometer dan ruas Manokwari Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua dengan panjang 475,81 kilometer.

5. Jembatan Suramadu

Mulanya, Jembatan Suramadu difungsikan sebagai jalan bebas hambatan atau tol saat pertama kali beroperasi. Kemudian, oleh Presiden Joko Widodo, Jembatan Suramadu dijadikan jalan umum yang tidak dikenakan biaya sejak tahun 2018.

Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini pertama kali dibangun di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, pada 20 Agustus 2003.

Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa (Kota Surabaya) dan Pulau Madura (Bangkalan, tepatnya di timur Kamal). Jalan ini memiliki panjang 5.438 meter.

Suramadu merupakan jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Bahkan termasuk jembatan terpanjang ketiga di Asia Tenggara, setelah jembatan Penang di Malaysia dengan panjang 13,5 km dan jembatan Mawlamyaing di Myanmar dengan panjang 6,6 km.

Lebih unik lagi, jembatan Suramadu sebenarnya merupakan gabungan dari tiga jenis jalan dan jembatan, yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge).

[Sumber tulisan disadur dari buku "Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR]