- Kemenkeu berharap ada pemasukan tambahan Rp2 triliun dari bea keluar komoditas emas.
- Kebijakan strategis ini bertujuan mendorong hilirisasi.
- Tarif baru ini hanya akan dikenakan pada komoditas emas batangan.
Suara.com - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersiap mengantongi dana segar minimal Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun.
Pemasukan tambahan ini diestimasikan dari rencana penerapan Bea Keluar (BK) untuk komoditas emas dan turunannya mulai tahun 2026.
Kebijakan strategis ini, yang bertujuan mendorong hilirisasi, akan segera diresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diundangkan pada November 2026, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Febrio Kacaribu.
"Kalau kita lihat, paling bawah itu kayaknya minimal Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun dapat sih setahunnya. Tapi ingat, yang kita kenakan itu hanya hulu. Yang hilirnya, seperti perhiasan itu nggak kena," jelas Febrio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Febrio menggarisbawahi bahwa pengenaan BK ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung hilirisasi. Oleh karena itu, tarif baru ini hanya akan dikenakan pada komoditas emas di bagian hulu, khususnya dore (batangan emas murni) dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya. Produk hilir seperti perhiasan dikecualikan.
"Kita ingin hilirisasi. Jadi yang kita kenakan adalah hulunya," tegas Febrio.
Besaran tarif BK yang baru ini akan bersifat progresif dan sangat bergantung pada fluktuasi harga emas global. Tarif akan mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
Febrio mengungkapkan rincian rencana tarif tersebut:
- 15 persen dikenakan jika Harga Mineral Acuan (HMA) emas berada di atas USD3.200/troy ounces.
- 12,5 persen dikenakan untuk emas yang harganya berada di antara USD2.800 hingga USD3.200/troy ounces.
- 12,5 persen juga dikenakan untuk emas yang harganya berada di bawah USD2.800/troy ounces.
Febrio mengakui bahwa estimasi penerimaan negara ini bersifat konservatif karena sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga emas dunia. Namun, dengan penetapan tarif progresif ini, pemerintah berharap dapat memaksimalkan penerimaan negara sembari memastikan bahan baku emas diolah lebih lanjut di dalam negeri.
Baca Juga: Emas Antam Mulai Naik Lagi, Harganya Tembus Rp 2.351.000 per Gram
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara