Suara.com - Pemerintah berharap tunjangan hari raya (THR) pada lebaran tahun ini bisa mendongkrak daya beli masyarakat yang lesu akibat Pandemi Covid-19.
Namun Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, efek pemberian THR tidak sepenuhnya berdampak besar terhadap daya beli masyarakat karena sifat pemberiannya hanya sebulan.
"THR memang bisa meningkatkan konsumsi pada triwulan kedua tapi tetap saja satu bulan saja efeknya, jadi tetap harus berfokus pada peningkatan income (pendapatan) yang lebih merata dan terus menerus," kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa (27/4/2021).
Faisal mengatakan, untuk mendorong daya beli masyarakat, pemerintah seharusnya membuat lebih banyak lagi program-program padat karya yang bisa menyerap banyak pengangguran agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"Banyak sebetulnya peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah ini sebetulnya yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Karena sifatnya mendorong daya beli masyarakat dengan menambah income secara berkelanjutan bisa mendorong pemulihan secara berkelanjutan juga," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang akan dilakukan pada perayaan lebaran tahun ini bisa mengerek laju Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen.
"Kebijakan pembayaran THR ini bisa menambah 1 persen PDB, karena jumlahnya (anggaran) yang cukup besar," kata Airlangga dalam konfrensi pers virtual, Jumat (23/4/2021).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI akan cair paling lambat 5 hari menjelang perayaan lebaran tahun ini.
Bendahara Negara itu menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR PNS pada tahun 2021 telah dipersiapkan dan akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: CORE: Konsumsi Rumah Tangga Masih Lamban
Untuk lebaran tahun ini anggaran THR yang disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 45,4 triliun.
"Jumlah THR kita yang akan dibelanjakan untuk pusat mencapai Rp 30,6 triliun, nanti dan untuk daerah akan mencapai Rp 14,8 triliun. Jadi totalnya mencapai 45,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (22/4/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan saat ini pemerintah tengah merampungkan pembahasan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana pencairan THR tersebut.
"Saat ini peraturan pemerintah dalam tahap paraf bersama untuk kemudian ditandatangani presiden," katanya.
Dia berharap pembayaran THR PNS itu nantinya bisa memberikan dorongan besar kepada ekonomi dalam negeri yang sekarang ini masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
"Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan ini akan mendorong meskipun masyarakat tidak mudik tapi ini tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di tempat atau kota tempat tinggal asal mereka," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
-
Rupiah Bangkit Perlahan, Dolar AS Mulai Terpojok ke Level Rp16.760
-
2 Profesi Ini Paling Banyak Jadi Korban Penipuan di Industri Keuangan
Terkini
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Fenomena Discouraged Workers: Mengapa Jutaan Warga RI Menyerah Cari Kerja?
-
Prabowo Mau Temui Donald Trump, Bahas 'Kesepakatan Baru' Tarif Dagang?
-
Di Balik Tender Offer Saham PIPA Oleh Morris Capital Indonesia
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Geliat Properti Akhir Tahun: Strategi 'Kota Terintegrasi' dan Akses Tol Jadi Magnet Baru
-
AS Incar Mineral Kritis Indonesia demi Diskon Tarif Ekspor Sawit dan Kopi
-
Obral Insentif! ESDM Lelang 8 Blok Migas Tahap III: Ada 'Raksasa' Papua 15 Miliar Barel
-
'Uang Nganggur' di Bank Tembus Rp2.509,4 triliun, OJK Ungkap Penyebabnya
-
DOOH, NINE dan INSP Resmi Lepas Gembok, Saham Bakrie Kena Suspend