Suara.com - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemeritah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi ketimbang regulasi kesehatan lainnya.
Pemerintah memiliki banyak fokus sebelum pandemi Covid-19 antara lain tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengendalian rokok melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012, hingga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Tata Kelola Sistem Kesehatan.
Hal-hal tersebut dinilai penting, namun harus ditinjau ulang prioritasnya karena Covid-19 selama lebih dari satu tahun telah memberikan dampak luar biasa yang menekan seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR, Putih Sari menegaskan, pemerintah perlu memastikan distribusi yang tepat sasaran untuk mendukung program vaksinasi COVID-19.
Menurut Putih, kesiapan program vaksinasi merupakan langkah penting.
"Bagaimana ukuran pendataannya? Harus jelas mulai dari kebutuhan vaksin, sumber daya manusia, dan tidak kalah penting cara distribusinya sehingga tepat sasaran dan terencana," ujar Putih kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).
Terkait distribusi vaksin, temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat penggunaan alat penunjang di bawah standar sesuai ketetapan Badan Kesehatan Dunia.
Oleh karenanya, pemerintah perlu kerja ekstra keras guna memastikan proses distribusi vaksin berjalan baik dan penanganan pandemi berjalan optimal.
Anggota Komisi IX lainnya, Yahya Zaini juga mengingatkan, pemerintah perlu berkonsentrasi untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak menurunkan kualitas vaksin.
Baca Juga: Vaksinasi Tertinggi di Dunia, Kasus Covid-19 Negara Ini Malah Melonjak
Ia menegaskan, DPR terus melakukan pengawasan distribusi vaksin agar aman digunakan masyarakat.
"Inilah yang harus terus diawasi. Jangan sampai sia-sia vaksinnya. Pemerintah harus menjamin kualitas vaksin yang ada, dari sejak produksi, distribusi, hingga digunakan ke masyarakat, itu semua aman dan efektif," tutup Yahya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
IHSG Tembus Level 8.300 Lagi Hari ini, Cek Daftar Saham yang Cuan
-
Perhatian UMKM, Ini Strategi Hadapi Serbuan Order Jelang Lebaran
-
BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026, Sasar Pelaku Usaha
-
Purbaya Tarik Utang Baru Rp 127,3 Triliun di Januari 2026
-
Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal
-
Rupiah Menguat, Dolar Melemah Setelah Pidato Kenegaraan Trump yang Kontroversial
-
Telkom Solution Perkuat Sinergi Lintas Industri, Dorong Akselerasi Ekonomi Nasional Berbasis Digital
-
Wamen Investasi Klaim Perjanjian Tarif dengan AS Tak Ganggu Kemandirian Indonesia
-
Ignasius Jonan Resmi Jadi Komisaris SOHO, Manajemen Ungkap Alasan Perombakan
-
Menuju Solar Based Economy: Tantangan Regulasi dan Pendanaan Program PLTS 100 GW Presiden Prabowo