Suara.com - Melalui Program BNI Smart City, BNI berkomitmen memberikan solusi terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut ditujukan untuk tata kelola kota dan kabupaten di Indonesia demi menciptakan efisiensi, memperbaiki peningkatan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Realisasi dukungan BNI dalam percepatan digitalisasi di daerah tersebut salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman perihal Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart City antara Pemerintah Kota Palu dengan BNI dengan turunannya adalah Perjanjian Kerja Sama terkait Penyediaan Layanan Perbankan digital dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, UMKM serta SIM Rumah Sakit.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU dan PKS antara Walikota Palu, Hadianto Rasyid dan Sis Apik Selaku Direktur Hubungan Kelembagaan disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BNI, Susi Adi Sulistyowati.
Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menuturkan, percepatan digitalisasi di daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dimana telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Satgas P2DD bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah (ETPD) dan untuk meningkatkan transparansi transaksi serta tata kelola, hingga mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Pada tahap awal, kerja sama ini akan diwujudkan melalui digitalisasi penerimaan daerah untuk mewujudkan penerimaan daerah yang efektif, efisien dan transparan” ujar Susi.
Susi melanjutkan, dalam rangka mendukung arahan dari Presiden Joko Widodo tersebut, BNI memberikan solusi berupa enam konsep utama dalam Smart City, yaitu: Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Environment, Smart Economy dan Smart Society.
Program Smart City BNI tidak hanya berfokus pada pengembangan Ekosistem pada Kabupaten/Kota tujuan. Namun, turut mendukung untuk program digitalisasi Kabupaten/Kota dimana perusahaan memberikan beberapa solusi bagi pemerintah Kota dan Kabupaten.
Misalnya antara lain Solusi Pembayaran/Belanja Daerah (Internet Banking Corporate atau BNIDirect, SP2D Online, dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), BNI Marketplace yang membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM dan memasarkan secara online. Serta Penyediaan oembayaran digital melalui BNI Mobile Banking, TapCash dan QRIS bagi masyarakat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society.
Baca Juga: BNI Happy Program Restrukturisasi Kredit yang Dijalankannya Berkurang
Pada kesempatan yang sama, Walikota Palu, Bapak Hadianto Rasyid mengungkapkan, ini sejarah bagi Kota Palu karena kali pertama membangung smart city melalui MoU dan PKS mengenai pengelolaan pajak daerah bersama BNI.
“Kerja sama ini akan semakin menguatkan pengelolaan keuangan daerah agar bisa berjalan secara profesional. Komitmen kami, moga-moga ini bisa berjalan dengan baik dan semakin berkembang dalam semua hal. Membawa Kota Palu menjadi kota yang maju dan membanggakan Indonesia. Insha Allah Kota Palu akan menjadi kota percontohan,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?
-
Salah Paham Produk Vape Bikin Industri Tembakau Alternatif Terancam