Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong para pelaku usaha atau offtaker pertanian untuk bersama-sama mewujudkan lumbung pangan masa depan dalam bentuk food estate yang salah satunya di Sumatra Utara (Sumut). Kehadiran mereka diharapkan mampu membuka pasar dan peluang ekonomi baru sehingga hasil usaha tani yang ada bisa dikelola dan dijual dengan harga yang kompetitif.
Deputi Managing Director pada salah satu offtaker Food Estate Sumut, Afrizal Gindow mengatakan, bahwa saat ini perusahaannya dan 6 perusahaan lainya sudah menyelesaikan 215 hektare lahan dengan target penyelesaian lanjutan seluas 785 hektare. Sehingga, nantinya area food estate di Sumatera Utara bertambah menjadi 1000 hektare.
"Kami bersama 7 perusahaan lainya segera bergerak untuk yang 785 hektar, sehingga target 1000 hektar nantinya bisa terlaksana. Yang pasti pak menteri menyampaikan akan membackup dari belakang," ujar Afrizal di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu, (14/7/2021).
Afrizal mengatakan, sebanyak 7 perusahan yang terlibat dalam pembangunan food estate di Sumut itu juga diberikan tanggungjawab untuk menciptkan pasar baru sebagai penggerak roda ekonomi dari hasil usaha tani.
"Yang menjadi sebuah catatan dan harus kita selesaikan adalah mengenai pasar. Tadi Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) meminta agar jangan dulu berbicara KUR. Akan tetapi manfaatkan dana yang ada untuk menyerap semua hasil produksi," katanya.
Meski demikian, Afrizal menyebutkan bahwa proses adaptasi masyarakat terhadap garapan lanjutan area food estate di Sumut masih menemui kendala. Salah satunya adalah menyatukan persepsi bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan dan menguntungkan.
"Yang pertama yang kita lihat itu bagaimana kesiapan masyarakat di sana karena berkaitan denganlahan baru. Dan dari semua teman-teman pengusaha yang ada, mereka concern pada CPCL (calon petani calon lokasi), itu salah satu isu," tutupnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Food estate merupakan program strategis nasional dengan konsep pengembangan sentra produksi kawasan pangan yang berbasis korporasi.
"Jadi nanti ada yang namanya badan usaha tingkat petani yang mengelola usaha tani pangan mulai dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan dan terintegrasi," pungkasnya.
Baca Juga: Mentan Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pulogadung Trade Centre
Berita Terkait
-
Menteri Pertanian Syahrul : Tidak Ada Kenaikan Pajak PPN Untuk Beras
-
Mentan SYL Serahkan Bantuan Pisang dan Program Pertanian di Jeneponto
-
Pertanian Buah Naga Berkibar, Kripiknya Diekspor
-
Petani di Sumut Harus Siap-Siap, Ini yang Akan Dilakukan Balai Pertanian
-
Lewat PKN II, Kementan Siapkan Pemimpin Masa Depan Berkompetensi Tinggi
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Bisakah Membatalkan Transaksi PayLater Kredivo yang Sudah Telanjur?
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!