Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 324 dari total 542 daerah masih lambat mencairkan anggaran perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi covid-19, hingga dana pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/7/2021).
"Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya itu baru 6,2 persen," kata Sri Mulyani.
Padahal, kata Sri Mulyani, anggaran untuk 324 daerah tersebut sebesar Rp 12,3 triliun, namun realisasinya hanya Rp 764 miliar.
"Jadi masih sangat kecil. Pemerintah daerah harus segera melakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkannya saat ini," tegasnya.
Sementara itu, sebanyak 128 daerah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 22,5 persen.
Dengan total anggaran untuk 128 daerah tersebut sebesar Rp 6,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Selanjutnya 66 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 35,5 persen. Total anggaran untuk 66 daerah tersebut adalah Rp 5,6 triliun, dengan realisasi Rp 1,9 triliun.
Terakhir, sebanyak 24 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya di atas 50 persen atau tepatnya 61,1 persen. Dengan total anggaran sebesar Rp 670 miliar dengan realisasi sebesar Rp 410 miliar.
Baca Juga: Ganti Istilah Lagi jadi PPKM Level 4, Sri Mulyani: Covid-19 Terus Bermutasi
Berita Terkait
-
Ganti Istilah Lagi jadi PPKM Level 4, Sri Mulyani: Covid-19 Terus Bermutasi
-
Senang PPKM Diperpanjang, Bupati Cantik Ini Dapat Surat Terbuka, Isinya Bikin Trenyuh
-
Sri Mulyani Maknai Idul Adha Sebagai Pengorbanan untuk Kesehatan
-
Bupati Cantik Ini Senang Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Suara Warga Langsung Terbelah
-
Sidang Bansos, Juliari Sebut Cita Citata Hadir di Labuan Bajo Buat Isi Hiburan Usai Rapat
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kejati Geledah Kantor Kementerian PU, Menteri Dody: 16 Item Disita, Termasuk PC dan Dokumen Audit
-
Pemerintah Sebut Nasib 2 Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz Belum Jelas
-
Pasar Saham RI Bergairah, IHSG Naik 2% Lebih ke Level 7.458
-
Pemerintah Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
-
Ekspansi Strategis BRI Group: Pegadaian Resmikan Kantor Cabang Luar Negeri Pertama di Timor Leste
-
Purbaya Bidik Potensi Bisnis FSU dan Bunkering, Klaim Bisa Saingi Malaysia dan Singapura
-
Pajak Kripto Tembus Rp1,96 Triliun, Indodax Sumbang Hampir Setengahnya
-
Rupiah Tertekan Sentimen Domestik, Dolar AS Menguat ke Rp17.104
-
Kantor Digeledah Kejati, Menteri PU Pilih 'Pasrah': Saya Tak Mau Ikut Campur
-
Menhub Ungkap Dampak ke RI Soal Penutupan Wilayah Udara China