Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui keheranan terhadap industri alat kesehatan dalam negeri.
Pasalnya, kata Luhut, impor alat-alat kesehatan masih tinggi di tengah pandemi covid-19. Padahal, beberapa bahan baku alat kesehatan berasal dari dalam negeri.
Dia menilai, pelaku industri alkes di Indonesia seakan-seakan tidak memanfaatkan bahan baku tersebut, sehingga memutuskan impor.
"Ini yang semestinya kita buat, reagen impor, bagaimana kalau kita buat. Pasar kita 275 juta orang. Kenapa alkes buatnya di Pakistan, padahal bahan bakunya di kita," ujar Luhut dalam Webinar Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanaan Industri Alat Kesehatan, Senin (30/8/2021).
Mantan Menkopolhukam ini mengungkapkan, nilai impor alkes masih tinggi dibandingkan ekspornya.
Ia merinci, nilai impor alkes sebesar USD 912 juta, sedangkan nilai ekspor sekitar USD 556 juta.
Luhut menegaskan, para industri alkes bisa berbenah, dan bisa mengedepankan produk dalam negeri ketimbang harus impor.
"Coba segera bekerja sama. Misal, jarum suntik, ini bisa dikaitkan dengan bajanya Morowali. Jadi ini bisa kita kawinkan semua. Bahannya banyak di Indonesia. Beberapa memang ada yang impor. Tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan impor," ucap dia.
Wakil Ketua KPCPEN ini juga bakal meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pada industri obat. Sebab, obat yang beredar saat ini TKDN-nya tak sampai 50 persen.
Baca Juga: Mal Boleh Buka Sampai Jam 21.00, Luhut Sebut Sambil Uji Coba Sistem Pedulilindungi
"Kita mau bikin TKDN-nya 55 persen supaya bisa dalam negeri saja barangnya. China, India, Bangladesh atau Amerika Serikat itu untuk kita belajar."
Luhut pun menegaskan kembali, agar para industri alkes maupun obat untuk mencoba memproduksi barang buatan dalam negeri, meskipun harga alkes dan obat impor lebih murah.
"Kalau mau makai produk dalam negeri Rp 490 triliun lho. Kalau bisa Rp 300 triliun bisa digunakan dalam negeri, kan ini angka gede banget. APD dalam negeri yang dipakai, biar kata APD katanya impor murah, bodo amat."
Berita Terkait
-
Mal Boleh Buka Sampai Jam 21.00, Luhut Sebut Sambil Uji Coba Sistem Pedulilindungi
-
PPKM Diperpanjang Seminggu Lagi, Tapi Yogyakarta dan Bali Masih di Level 4
-
Luhut Somasi Aktivis HAM, Pengamat: Pemerintah Anti Kritik dan Otoriter
-
Menteri Luhut: Pandemi Covid-19 Belum Tentu Selesai 2 Tahun Lagi
-
Dear Bobotoh dan Bon Jovi, Begini Aturan Liga 1 2021
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
Terkini
-
CEK FAKTA: Jokowi Buat Natuna Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat China
-
Emiten Keluarga Kalla Grup BUKK Raup Laba Bersih Rp 619,42 Miliar di Kuartal III-2025
-
Menkeu Purbaya Yakin IHSG 9.000 Akhir 2025, 10 Tahun Lagi 32.000
-
BP Taskin Apresiasi Program CSR Harita Nickel di Pulau Obi: Dukung Kemandirian Ekonomi
-
Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Minta Jangan Panik
-
Permata Bank Catat Laba Rp 158,9 Triliun, Ini Faktornya
-
BBM di Jawa Timur Dikeluhkan Warga, Komisi XII DPR Siap Cek SPBU yang Mendistribusikan!
-
Buka-bukaan Purbaya Sebelum Dilantik Menkeu: Ekonomi Diperlambat Kebijakan, Semua Kena Pajak
-
Perjalanan Tanjungpinang ke Panggung Nasional, George Santos Bangun Solid Holding dari Nol
-
Harga Pi Network (PI) Meroket Usai Migrasi Mainnet