Suara.com - Nilai tukar petani subsektor hortikultura kini makin anjlok sehingga Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah berharap Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dibentuk bisa memberi solusi.
Ia juga berharap, masalah harga hasil tani yang rendah dari tingkat petani segera teratasi secara jangka pendek dengan sinergi antara pemerintah dengan petani.
“Sampai saat ini kerja sama antara Bulog atau BUMN pangan dengan koperasi-koperasi milik petani untuk penyaluran pangan ke lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat belum maksimal. Padahal cara ini kami pandang efektif untuk mengatasi masalah rendahnya serapan hasil pertanian oleh konsumen dan harga di tingkat petani,” kata Agus Ruli.
Sementara untuk jangka panjang, Agus Ruli mengatakan, harus ada dukungan dengan kebijakan pangan yang komprehensif, yang menjamin kesejahteraan petani dan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
“Ini dapat didesak melalui Badan Pangan Nasional, yang pada 29 Juli lalu sudah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Keberadaan Badan Pangan Nasional ini merupakan hal positif yang harus diapresiasi," ungkap dia, dikutip dari Antara.
"Apalagi dalam perpres tersebut terdapat sembilan komoditas pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” kata dia.
Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional, menurut Agus Ruli, mampu secara maksimal menjalankan fungsinya dalam perumusan kebijakan pangan yang komprehensif.
Dimulai dari produksi pangan di tingkat petani, distribusi, sampai dengan hingga stabilisasi harga. Selain itu kehadiran badan ini juga harus mampu menjawab persoalan hak atas pangan bagi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang rentan dan layak mendapat bantuan pangan di masa pandemi.
Berdasarkan data NTP dari BPS pada Agustus 2021 tercatat naik 1,16 persen secara month to month (mtm) dari 103,40 pada Juli menjadi 104,68, yang dipengaruhi oleh peningkatan NTP di subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, serta nilai tukar subsektor perikanan yaitu nelayan dan pembudidaya ikan.
Baca Juga: Program Produksi Hortikultura
Sementara, subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 1,42 persen karena penurunan indeks pada Agustus sebesar 100,01 dari bulan sebelumnya 101,45.
NTP hortikultura bulan Agustus tercatat turun dan posisinya saat ini tipis di atas standar impas. Dari laporan petani anggota SPI di Bantul, sejumlah harga mengalami penurunan, khususnya jenis cabai-cabaian.
Kekinian, harga cabai rawit di kisaran Rp5.000 per kg; cabai keriting Rp2.000 per kg; dan cabai telopong besar Rp1.000 per kg.
"Saat ini sebagian besar petani di Bantul memilih untuk membiarkan tanaman cabai milik mereka, tidak dipanen,” katanya.
Agus Ruli menjelaskan, kondisi yang sama juga terjadi dengan petani sayuran, kondisi mereka rdinilai masih cukup sulit karena terdampak wabah, ditambah harga komoditas yang anjlok.
Di Bogor, hasil panen milik petani yang berlimpah dan bagus, belum berbanding lurus dengan permintaan di konsumen.
Berita Terkait
-
Solar Dryer Dome dari Kementan Tingkatkan Nilai Tambah Produk Hortikultura
-
Tak Ada Kelangkaan, Distribusi Pupuk di Sumut Berjalan Lancar
-
Ngakak, Sekelompok Pria Ini Hadiahkan Hasil Tani dan Ternak untuk Pengantin
-
Firman Soebagyo Merasa Perlu Pembentukan Badan Pangan Nasional
-
Ekonomi Melemah, Komoditas Hortikultura Justru Meningkat
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Inflasi Tinggi Mengancam di Awal 2026, Apa Dampaknya?
-
Nama-nama di Balik Bursa Kripto ICEX, Benarkah Ada Haji Isam dan Happy Hapsoro?
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Kelanjutan Proyek PLTN Tinggal Tunggu Perpres dari Prabowo
-
Tak Terbukti Dumping, RI Bisa Kembali Ekspor Baja Rebar ke Australia
-
Penggunaan SPKLU PLN Naik Hampir 500 Persen Saat Libur Nataru
-
Aturan Baru Soal Akuntan Dinilai Buka Peluang Kerja untuk Gen Z
-
Purbaya Siapkan Pembangunan Sekolah Terintegrasi Impian Prabowo, Apa Itu?
-
Ganti Jibor dengan INDONIA, BI Mau Buat Pasar Keuangan Lebih Transparan
-
Awas Bubble Pecah! Bahaya Mengintai saat IHSG Menuju Rp 10.000