Forum Aksi Guru Menolak Diadakan PTM, Ini Alasannya

Suara.com - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) masih tetap menolak diadakannya pembelajaran tatap muka (PTM). Pasalnya, FAGI menilai PTM sangat riskan untuk menciptakan klaster penyebaran covid-19 baru di sekolah

Ketua FAGI Iwan Hermawan mengatakan setidaknya terdapat tiga alasan para guru tetap menolak adanya PTM. Pertama, pemerintah dan kepala daerah tidak mejalankan rekomendasi WHO dalam melakukan PTM.

Iwan melihat saat ini pemerintah pusat dan kepala daerah hanya berpatokan kepada Inmendagri saja.

"Yang namanya PTM itu hanya berdasarkan persyaratan administrasi, jadi mereka hanya melihat Inmedagri, mereka lupa ada regulasi lain, persyaratan lain yang terlupakan, rekomendasi WHO tidak diperhatikan. Saya lihat informasi kepala daerah ini tidak jujur, tidak berani potensi covid di kabupaten tautau udah PTM, jadi kalau tidak percaya dengan dokter sama siapa," ujar Iwan dalam dikusi online Ngopi Seksi, Minggu (3/10/2021).

Ia melanjutkan, alasan kedua yaitu vaksin di sektor pendidikan yang belum merata. Padahal, ungkap Iwan, Ikatan Dokter Anak merekomendasi siswa harus divaksin minimal 70 persen dari jumlah siswa yang diperbolehkan melakukan PTM.

"Tapi kenyataannya, bahkan ada yang tidak konsisten Menteri kita, kan dalam SKB 4 menteri mengatakan seluruh guru harus divaksin sebelum mengajar, tapi tidak melihat inmendagri vaksin tidak disyaratkan PTM, pada akhirnya sekolah-sekolah yang belum 70 persen tetap dilakukan pembelajaran tatap muka, saya kira ada pelanggaran yang dilakukan mereka," ucap dia.

Terakhir ketiga, tutur Iwan, masih banyak sekolah yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Akibatnya, banyak anak sekolah yang terpapar saat dilakukan PTM.

"Sekarang yang terjadi ribuan sekolah kan, terbukti SD yang paling banyak terpapar, kenapa karena anak SD belom divaksin, hampir 40 persen yang terpapar anak SD," kata dia.

Dalam hal ini, Iwan mengancam akan mengajukan somasi kedua kepada pemerintah, jika memang PTM masih terus dilanjutkan.

Baca Juga: Desak Evaluasi PTM Terbatas, Koalisi Sipil Surati Jokowi dan Empat Menteri

"Minggu depan kita akan buat somasi kedua, karena kita tiga kali somasi, kalau tiga kali tidak dindahkan kita lanjut ke proses hukum, saat ini belum ada jawaban dari mereka terhadap kami," pungkas Iwan.