Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan vokasi melalui Program BLK Komunitas, demi mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Peningkatan kuantitas dan kualitas harus dilakukan secara bersama-sama, karena Indonesia membutuhkan SDM kompeten dalam jumlah besar.
Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan.
Ia mengatakan, pihaknya baru saja melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BLK Komunitas dengan 5 Lembaga penerima bantuan di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (5/10/2021). Pembangunan 5 BLK Komunitas ini merupakan bagian dari 787 BLK Komunitas yang akan dibagun Kemnaker tahun ini.
“Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK Komunitas diharapkan dapat mengakselerasi penyiapan tenaga kerja terampil, yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah yang masif dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Budinya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (9/10/2021).
Budi mengungkapkan, Kemnaker terus menggencarkan pembangunan BLK Komunitas, sebagai upaya mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat. Untuk itu, sejak tahun 2017 hingga 2020, Kemnaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas yang melatih masyarakat dengan berbagai kejuruan dan program pelatihan.
Sedangkan dari sisi kualitas, pihaknya telah mengembangkan program kejuruan di BLK Komunitas menjadi 24 program kejuruan. Selain itu, BLK Komunitas juga didorong untuk bekerja sama dengan industri setempat. Sehingga pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK Komunitas memiliki relevansi dengan kebutuhan industri setempat.
“Arahan Bu Menaker, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri,” jelasnya.
Selain itu, untuk mewujudkan inklusivitas pelatihan di BLK Komunitas, pihaknya juga menggelar Pilot Project Pelatihan Bagi Instruktur dan Tenaga Pelatihan: Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Pelatihan tersebut, ujar Dirjen Budi, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) penyelenggara dan instruktur pelatihan, agar lebih memahami mengenai disabilitas, aksesibilitas, dan tata cara memberikan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Baca Juga: Lindungi Hak Penyandang Disabilitas, Kemnaker Perkuat Komitmen Pemerintah Daerah
“Sesuai arahan Menaker, transformasi lembaga pelatihan kerja menjadi inklusif akan membuka akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas terhadap pelatihan berbasis kompetensi, yang secara signifikan akan meningkatkan kesiapan kerja dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Kemnaker: Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Perkotaan Turun Jadi 8%
-
Ngopi Bareng Tripartit, Kemnaker Bahas Santai Isu-isu Dunia Ketenagakerjaan
-
Lindungi Hak Penyandang Disabilitas, Kemnaker Perkuat Komitmen Pemerintah Daerah
-
Austria Kembangkan BLK Maritim, Kemnaker: Alhamdulillah, Kerja Sama yang Baik
-
Menaker Ajak Berbagai Pihak Kolaborasi Bersama Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok