Suara.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengungkapkan selama pandemi anggaran yang sudah dihabiskan masyarakat untuk keperluan tes PCR mencapai Rp 15 triliun. Padahal kata dia, anggaran tersebut bisa digunakan untuk program vaksinasi.
"Kita ini sudah habis anggaran Rp 15 triliun untuk tes PCR saja, anggaran sebanyak itu lebih baik untuk program vaksinasi diseriuskan agar target herd immunity kita bisa cepat tercapai," kata Masdalina saat dihubungi Suara.com, Senin (1/11/2021).
Dirinya pun pesimistis target herd immunity yang dicanangkan pemerintah sebesar 70 persen sampai akhir tahun ini tidak bisa tercapai.
"Sampai 10 bulan ini program vaksinasi yang sudah divaksin lengkap itu baru 35,7 persen. Patokan kita (ahli) kan dosis lengkap, tapi pemerintah selalu bicara program vaksinasi sudah tembus 100 juta dosis," katanya.
Tak hanya itu dirinya juga menyoroti masih rendahnya target testing dan tracing di tengah masyarakat untuk bisa memutus rantai penularan virus corona.
"Kami ini testing dan tracing kita tidak lebih dari 200 ribu orang per hari masih jauh di bawah standar," katanya.
Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tercatat jumlah vaksin COVID-19 yang telah terdistribusi selama Januari - Oktober 2021 sebanyak 235.598.924 dosis.
Sementara itu total jumlah masyarkat yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama mencapai 120.052.587, sementara jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua atau lengkap di Indonesia mencapai 74.088.927.
Sebelumnya pemerintah melonggarkan syarat perjalanan dengan menggunakan pesawat. Pelonggaran disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Konferensi Pers Evaluasi PPKM pada Senin (1/11) ini.
Baca Juga: Legislator Minta Polisi Usut 2 Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR: Harus Diungkap!
"Perjalanan akan ada perubahan yaitu wilayah Jawa-Bali, perjalanan udara tidak lagi harus pakai tes PCR, tapi cukup tes antigen. Sama dengan yang diberlakukan di wilayah luar Jawa non Bali," katanya.
Ia menambahkan perubahan kebijakan itu dilakukan atas usul Mendagri Tito Karnavian.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengubah syarat perjalanan udara dari cukup tes antigen menjadi tes RT-PCR.
Aturan tersebut mendapat penolakan berbagai pihak hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan penurunan harga PCR menjadi Rp300 ribu wilayah luar Jawa-Bali dan Rp275 ribu untuk wilayah Jawa-Bali.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Menhub Kesal Banyak Truk Masih Wara-wiri Saat Mudik Lebaran
-
Rokok Ilegal Akan Makin Bebas Berkeliaran Gegara Aturan Ini
-
Proyek Geothermal Kamojang Digenjot, Rampung 2 Bulan Lebih Cepat
-
Emas Antam Diproyeksi Turun, Cek Ramalan Harganya untuk Pekan Depan
-
Nasabah Diminta Waspada Penipuan Digital Jelang Idulfitri, Salah Satunya Promo Belanja
-
BCA Ubah Jam Operasional Kantor Cabang Selama Nyepi dan Libur Lebaran, Catat Jadwalnya
-
Saham Energi Bersih Dinilai Menjanjikan di Era Transisi Energi
-
Pemerintah Masih Kaji Batas Nikotin dan Tar Produk Tembakau
-
Kuartal I Nihil IPO, BEI Pede Perdagangan Saham Tetap Ngebut
-
Emiten SMRA Sulap 850 Hektare di Gading Serpong Jadi Kawasan Hunian Terpadu