Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan laju inflasi berpotensi akan menguat secara bertahap hingga mencapai 1,8 persen secara year on year (yoy).
Hal ini untuk menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen, sehingga secara tahunan laju inflasi sudah mencapai 1,66 persen.
"Kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, baik di dalam daerah maupun antardaerah. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat secara umum," kata Febrio dalam keterangan persnya, Selasa (2/11/2021).
Tercatat, laju inflasi Oktober sebesar 1,66 persen (yoy), meningkat dari angka September 1,60 persen (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi naiknya inflasi administered price seiring mobilitas masyarakat yang meningkat di tengah masih tumbuh terbatasnya inflasi inti dan melambatnya inflasi volatile food.
Secara bulan ke bulan, terjadi inflasi sebesar 0,12 persen (mtm) sehingga kumulatif mencapai 0,93 persen (ytd). Secara spasial, 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi. Inflasi inti mulai meningkat meski masih terbatas, yaitu mencapai kisaran 1,33 persen (yoy).
"Beberapa kelompok pengeluaran mengalami tren kenaikan inflasi, seperti pada kebutuhan sandang, jasa perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan transportasi," katanya.
Di sisi lain, juga terdapat perlambatan terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
Sementara itu inflasi volatile food mengalami penurunan, mencapai 3,16 persen (yoy), turun dari angka September 3,51 persen (yoy) dipengaruhi penurunan harga pangan, seperti telur ayam ras dan sayur-sayuran.
Di sisi lain, peningkatan harga terjadi juga pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, serta minyak goreng. Harga minyak goreng meningkat tajam akibat harga crude palm oil (CPO) global yang masih dalam tren meningkat.
Baca Juga: Kenaikan Harga Tiket Pesawat dan Komoditas Rumah Tangga Sumbang Inflasi Kepri
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga akses pangan masyarakat miskin dan rentan dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan, serta melakukan stabilisasi harga pangan pokok, terutama beras," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya
-
Laba Emiten Hary Tanoe Terbang 140 Persen