Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan laju inflasi berpotensi akan menguat secara bertahap hingga mencapai 1,8 persen secara year on year (yoy).
Hal ini untuk menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen, sehingga secara tahunan laju inflasi sudah mencapai 1,66 persen.
"Kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, baik di dalam daerah maupun antardaerah. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat secara umum," kata Febrio dalam keterangan persnya, Selasa (2/11/2021).
Tercatat, laju inflasi Oktober sebesar 1,66 persen (yoy), meningkat dari angka September 1,60 persen (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi naiknya inflasi administered price seiring mobilitas masyarakat yang meningkat di tengah masih tumbuh terbatasnya inflasi inti dan melambatnya inflasi volatile food.
Secara bulan ke bulan, terjadi inflasi sebesar 0,12 persen (mtm) sehingga kumulatif mencapai 0,93 persen (ytd). Secara spasial, 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi. Inflasi inti mulai meningkat meski masih terbatas, yaitu mencapai kisaran 1,33 persen (yoy).
"Beberapa kelompok pengeluaran mengalami tren kenaikan inflasi, seperti pada kebutuhan sandang, jasa perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan transportasi," katanya.
Di sisi lain, juga terdapat perlambatan terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
Sementara itu inflasi volatile food mengalami penurunan, mencapai 3,16 persen (yoy), turun dari angka September 3,51 persen (yoy) dipengaruhi penurunan harga pangan, seperti telur ayam ras dan sayur-sayuran.
Di sisi lain, peningkatan harga terjadi juga pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, serta minyak goreng. Harga minyak goreng meningkat tajam akibat harga crude palm oil (CPO) global yang masih dalam tren meningkat.
Baca Juga: Kenaikan Harga Tiket Pesawat dan Komoditas Rumah Tangga Sumbang Inflasi Kepri
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga akses pangan masyarakat miskin dan rentan dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan, serta melakukan stabilisasi harga pangan pokok, terutama beras," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Rute Transjakarta Dialihkan Imbas Kebakaran Kemayoran, Cek Jalur Alternatifnya
-
Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman