Sri Mulyani Kesal Serapan APBD Masih Rendah

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak kesal melihat laporan sejumlah serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang masih dibawah 60 persen, padahal tahun 2021 tinggal 1 bulan saja.

"Bayangkan ini sudah bulan November, artinya tinggal satu bulan lebih sedikit, sebab kita biasanya tutup tahun anggaran belanja terakhir persis tanggal 24 Desember," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa (23/11/2021).

Sri Mulyani menjabarkan realisasi belanja APBD hingga akhir Oktober sebesar Rp 730,13 triliun atau baru 59,62 persen dari pagu Rp1.224,74 triliun.

Capaian realisasi ini kata dia hanya naik 3,51 persen secara (yoy) yang tercatat Rp705,34 triliun.

"Secara persentase serapan realisasi belanja APBD terhadap pagu anggaran justru jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu," katanya.

Ia menjelaskan secara persentase serapan belanja tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai 66,11 persen, dan terendah wilayah Maluku hanya 39,23 persen, sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi berada di wilayah Jawa Barat dan yang terendah Kalimantan Utara.

"Kita sebetulnya praktis hanya punya waktu satu bulan mengeksekusi APBD, padahal masih banyak daerah yang belanjanya di bawah 50 persen," katanya.

Dari sisi belanja pegawai realisasinya hingga Oktober 2021 mencapai Rp297,37 triliun, kemudian belanja barang dan jasa tercatat Rp198,30 triliun, belanja modal mencapai Rp67,47 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 166,82 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja per fungsi, untuk belanja pendidikan tercatat tumbuh 3,1 persen yoy atau Rp213,14 triliun. Realisasi ini baru mencapai 17,4 persen dari APBD.

Baca Juga: Airlangga dan Sri Mulyani Kompak Sebut Dana Asing Bisa Kabur dari Indonesia

Rendahnya serapan APBD ini cukup membuat Sri Mulyani prihatin, untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah daerah agar mempercepat penyerapan anggaran ini.

"Pemerintah pusat sedang mendorong pemulihan dengan defisit Rp540 triliun namun daerah justru menahan belanja sehingga terjadi surplus Rp111,5 triliun," kesalnya.