Suara.com - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menyerahkan penghargaan KORPRI Award Tahun 2021 kepada BPJS Kesehatan sebagai salah satu mitra yang banyak berkontribusi mendukung program-program KORPRI.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum KORPRI yang juga merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Zudan Arif Fakrulloh kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam rangkaian acara peringatan HUT KORPRI ke-50 Tahun di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Senin, (29/11/2021).
“Terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini. Kerja keras seluruh pengurus KORPRI telah mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai di Indonesia sekaligus menyukseskan program-program pembangunan pemerintah, termasuk salah satunya Program JKN-KIS. Ke depannya, kami berharap sinergi BPJS Kesehatan dan KORPRI dapat terus ditingkatkan,” ujar Ghufron.
Ghufron berharap, sebagai peserta JKN-KIS, anggota KORPRI dapat menjadi role model bagi publik untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, serta membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berkontribusi mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS dengan menjadi peserta aktif dan membayar iuran tepat waktu.
“Kami juga mengucapkan terima kasih atas konsistensi KORPRI dalam mendukung Program JKN-KIS. Kami harapkan berbagai inovasi dan layanan digital yang dikembangkan BPJS Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh para anggota KORPRI dalam mengakses layanan JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga secara proaktif bekerja sama dengan organisasi lain yang juga mewadahi peserta JKN-KIS agar distribusi informasi program jaminan kesehatan ini tersalurkan dengan baik,” kata Ghufron.
Sementara itu, Ketua Umum KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh berkomitmen membawa KORPRI menjadi organisasi yang senantiasa berevolusi mengikuti perkembangan zaman dengan mengoptimalkan digitalisasi. Terlebih saat ini anggota KORPRI banyak berasal dari kalangan millenial.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung KORPRI untuk berkembang menjadi organisasi yang aman, terpercaya, dan efektif bagi pegawai untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah,” katanya.
Berita Terkait
-
Dirut BPJS Kesehatan Tinjau Layanan Digital di Kalimantan
-
Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan Dipermudah, Bentuk Keseriusan Pemkot Kota Minyak
-
Rumah Sakit di Balikpapan Diminta Perbanyak Ruangan untuk Layani Peserta BPJS
-
BPJS Kesehatan Dorong Kreativitas Demi Hadirkan Inovasi
-
BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepahaman dengan PT Good Doctor Technology
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Shell Akan Kembali Garap 5 Blok Migas Indonesia
-
Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 Triliun
-
Impor Pertalite Capai 60 persen dari Kebutuhan 39 Juta kl per Tahun
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?