Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi menegaskan, Kemnaker akan mengusung empat isu prioritas pada Presidensi G20 Tahun 2022.
"Presidensi G20 bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan tahun depan akan mengusung empat tema besar sebagai prioritas," ujarnya, dalam Kick Off Employment Working Group (EWG) Indonesia G20 Presidency 2022 di Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Empat isu prioritas tersebut, yaitu pertama, sustainable job creation towards changing world of work (penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja).
Sekjen Anwar mengatakan, isu pertama ini akan mendiskusikan dan merumuskan suatu langkah kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis/usaha dan menciptakan inovasi bisnis yang resilien, berkelanjutan dan berkembang serta mendorong wirausaha dan UMKM sebagai salah satu instrumen kunci dalam penciptaan lapangan pekerjaan.
Kedua, inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas).
Untuk isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara G20 dan merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.
Ketiga, human capacity development for sustainable growth of productivity atau pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.
Pada isu ketiga ini, Indonesia akan mendorong dan merumuskan kebijakan bersama yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat luas/komunitas dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, khususnya di wilayah ekonomi pedesaan.
Keempat, adaptive and inclusive labour protection in the changing world of work (pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah).
Baca Juga: Raih Anugerah Meritokrasi, Menaker: Buah Kerja Keras Seluruh Pegawai Kemnaker
Isu yang terakhir akan membahas lebih lanjut suatu langkah pelindungan bagi para pekerja digital dan sistem pengawasan efektif dengan pemanfaatan teknologi yang disebabkan perubahan dunia kerja.
Berita Terkait
-
Kemnaker Dukung Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
-
Raih Anugerah Meritokrasi, Menaker: Buah Kerja Keras Seluruh Pegawai Kemnaker
-
Jokowi Sebut Perjuangan Ibarat Bung Karno, Politikus Demokrat Sindir soal Utang
-
Pekerja Migran Indonesia Belum Bisa Ditempatkan di Perkebunan Sawit Malaysia
-
Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Presidensi G20, Disebut Bawa Berkah Bagi Ekonomi RI
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri